Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Demokrat, Rachland Nashidik merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai “Bapak Bansos”.
Rachland mengaku senang Hasto menyebut SBY “Bapak Bansos”. Sebab, menurut dia, bagi SBY, Bansos itu instrumen bagi kesejahteraan sosial karena pasar tak sensitif dengan kemiskinan,” kata dia, kemarin, di akun Twitter-nya.
Berbeda bagi PDIP, kata Rachland. Bansos justru instrumen elektoral.
“Tak percaya? Coba Hasto tanya Mensos Juliari atau, bila dicegah KPK, pada Madam Bansos.”
Sebelumnya, Hasto berbicara soal gambaran koalisi partainya menuju 2024. Banyak hal yang dibiacarakan oleh orang nomor dua di partai yang kini sedang berkuasa itu.
Dalam weibnar yang digelar Para Syndicate itu, Hasto bicara dari perjanjian Batu Tulis antara pihaknya dengan Prabowo Subianto-Gerindra, soal mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana ada yang menyebut dan memberi gelar sebagai ‘bapak bansos’, hingga Partai Gelora yang dikomandoi oleh Anis Matta.
Awalnya, Hasto ditanya tanggapan terkait pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal peluang Prabowo diusung PDIP di Pilpres 2024. Hal itu terkait dengan Perjanjian Batu Tulis diantara kedua partai di Pilpres 2009 lalu, saat Megawati-Prabowo maju sebagai pasangan.
“Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan,” kata Hasto, dikutip jawapos.com, Jumat (28/5).
Setelahnya, Hasto justru bicara soal pemilu 2009 itu. Sebab mulai ada suara yang menggugat kemenangan Partai Demokrat (PD) yang dipimpin SBY pada 2004 dan 2009 karena dianggap penuh dengan manipulasi.
“Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu bapak bansos Indonesia,” kata Hasto.
Hasto juga membeberkan penelitian Marcus Mietzner yang menganalisa Pemilu 2009. Dia menunjukkan bagaimana dari Juni 2008-April 2009, ada dana USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos. Ini dilakukan karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand. Politik populisme yang kemudian menyandera APBN.
Menurut Hasto, ini yang kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, yakni bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral. Tapi hal itu justru mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang.
“Bagaimana politik kekuasan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu,” kata Hasto.
“Politik itu seharusnya menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya pada nilai bangsa ini, kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin,” tegas Hasto.
Oleh karena itulah Hasto mengatakan pihaknya akan sangat sulit berkoalisi dengan partai seperti PD yang memakai basis politik elektoral seperti dimaksudnya di atas.
Begitupun dengan PKS, PDIP disebutnya memiliki perbedaan platform ideologi sehingga sulit untuk berjalan dalam sebuah wadah koalisi. Namun dialog dengan kedua Partai tsb tetap bisa dilakukan, mengingat dialog merupakan bagian dari budaya bangsa.
Kata Hasto, kerja sama PDI Perjuangan dalam kerangka 2024 akan dibangun atas basis historis dan ideologis itu. Misalnya dengan PAN yang memiliki basis utama di Muhammadiyah; dengan PKB dan PPP yang memiliki basis di NU; dan dengan Gerindra dan Golkar yang memiliki basis sebagai Partai Kekaryaan.
“Jadi semuanya memiliki basis ideologis, kesamaan platform, historis dan memerkuat fungsi elektoral. Untuk pemilu Saya juga beberapa juga beberapa kali berdialog dengan Partai Gelora, khususnya dengan Fahri Hanzah,” tambah Hasto.
(Rgs/PARADE.ID)
