Sabtu, November 21, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Teknologi

Polri Akui Alami Kesulitan Menindak Penyelenggara Fintech Ilegal

redaksi by redaksi
2021-01-01
in Teknologi
0
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Tidak adanya regulasi yang tegas dalam pengaturan fintech, menyulitkan penyelidikan dan penindakan oleh pihak kepolisian.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bereskrim Polri, Brigjen Polisi Helmy Santika, mengatakan, saat ini penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya dari sisi hilirnya (yang terkait dengan konsumen) saja, belum menyentuh sisi hulunya, yaitu para penyelenggara fintech.

Related posts

Visi Misi dan Program Kerja Cawapres Gibran pada Debat Keempat Pemilu 2024

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden

2026-11-12
Visi Misi Lengkap Gibran pada Debat Cawapres Pemilu Tahun 2024

Gibran Rakabuming Raka Mundur sebagai Wapres, Serahkan Surat ke Prabowo

2026-11-11

Menurut Helmy, itu terjadi lantaran belum adanya regulasi yang secara lugas mengatur berbagai permasalahan terkait financial tekhnologi khususnya peer to peer landing (pinjaman online).

“Penindakan dari sisi hulu diantaranya menggunakan UU ITE, KUHP yang mana masyarakat pengguna aplikasi fintech peer to peer landing sebagai korban dan juga sebagai pengguna manfaat dari fintech peer to peer landing,” ungkap Helmy kepada Cyberthreat.id, Kamis (31 Desember 2020).

Selain itu, kata Helmy, kesulitan lain yang dilami dalam penyelidikan dan penindakan fintech ilegal di Indonesia, seperti banyaknya server dan aplikasi fintech yang berada di luar negeri dan kemudahan para pemilik aplikasi dalam mengubah bentuk dan tampilan aplikasi atau perusahaan hanya dengan menggunakan teknologi saja.

Terkait dengan proses penindakan fintech ilegal, Helmy mengatakan, pihak kepolisian melakukan penindakan berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi (SWI) dan beberapa aduan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna aplikasi fintech ilegal.

“Sebagian data fintech peer to peer landing kami dapatkan melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) dan sebagian besar data didapatkan melalui laporan yang disampaikan pengguna,” tambah Helmy.

Namun, hingga saat ini masih banyak laporan dari masyarakat yang belum bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dikarenakan kerugian korban masih sebatas pengancaman, intimidasi yang hanya dapat ditindaklanjuti melalui UU ITE terbatas pada hal tersebut.

“Salah satu contoh laporan yang ditindak lanjuti adalah yang pernah dilakukan oleh Polrestra Jakarta Utara, namun hal itu hanya sebatas pengancaman yang dilakukan oleh pihak ketiga dari perusahaan pemilik aplikasi peer to peer landing,” ujarnya.

Kebanyakan laporan yang masuk dari masyarakat adalah laporan yang terkait dengan pengancaman, intimidasi, teror dikarenakan korban tidak mampu membayar pengembalian dana dengan bunga yang sangat tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Helmu menyarankan kepada masyarakat untuk menghindari penggunaan pinjaman online yang tidak terdaftar SWI karena dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Selain itu, sebelum melakukan pinjaman hendaknya para pengguna aplikasi menggunakan 2 L (Logis, Legal). Logis, berarti apakah perusahaan ini memberikan bunga yang masuk akal atau tidak,  sedangkan legalnya adalah apakah perusahaan ini memiliki dokumen perizinan resmi yang dikeluarkan oleh OJK dan dapat dicek di situs resmi OJK.

Meskipun fintech ilegal terus berusaha untuk ditutup dan ditindak oleh SWI, tetapi menurut Helmy fintech ilegal akan terus tumbuh di Indonesia karena adanya minat pengguna dan tidak adanya regulasi serta sanksi yang tegas dari pemerintah.

“Ketidaktahuan masyarakat terkait dengan potensi bahaya dari pinjaman online yang tidak terdaftar di SWI, ini juga didukung dengan kemudahan dalam peminjamanm” ujarnya.

*Sumber: cyberthreat.id

Previous Post

Mahfud Membolehkan Front Pejuang Islam Berdiri

Next Post

Kapolri Keluarkan Maklumat tentang FPI

Next Post

Kapolri Keluarkan Maklumat tentang FPI

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In