Jakarta (PARADE.ID)- Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengkritisi kewajiban PCR. Pasalnya, kewajiban PCR seperti dijadikan lahan bisnis oleh pihak tertentu.
Ia juga mengkritisi dugaan pemaksaan vaksin kepada masyarakat. Kritik soal keduanya ia gaungkan lewat tagar #StopWajibPCR #JanganPaksaVaksinasi.
“Pantaslah PPKM terus diperpanjang!! Ternyata sungguh keterlaluan rakyat di bikin ketakutan dengan diminta mengurung diri, akhirnya terbongkar perlahan ada bisnis di balik pandemi #StopWajibPCR #JanganPaksaVaksinasi,” kritisnya, Ahad (7/11/2021).
Menurut dia, sungguh suatu kolaborasi yang keji jika penguasa dan pengusaha bersama-bersama dengan secara sadar dan sengaja “memeras” rakyat lewat keputusannya dengan mengatasnamakan demi kepentingan negara pada saat pandemi terjadi. Setop wajib PCR dan jangan paksa vaksin pun kembali ia gaungkan.
“Ketika Penguasa turut serta ‘memanfaatkan’ pandemi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya maka sesungguhnya kehancuran semakin dekat bagi penguasa tersebut #StopWajibPCR,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Soal PCR, sebagaimana kabar yang beredar belakangan ialah terkait harga. Disorot tajam oleh banyak pihak. Harga PCR bikin sebagian orang merasa keberatan.
Harga PCR juga kabarnya diduga disalahgunakan dengan mengambil untung dari itu.
Sedangkan soal vaksinasi, yang diduga ada pemaksaan kepada masyarakat, boleh jadi benar adanya. Juga boleh jadi sebaliknya.
Namun, dalam upaya melawan Covid, vaksin dipercaya sebagai pencegahnya. Pemerintah terus mendorong agar masyarakat divaksin.
Hanya saja, dalam penerimaan vaksin kepada masyarakat ada kriteria tertentu yang disebut tidak bisa menerima/tidak boleh divaksin (karena memiliki riwayat penyakit tertentu, misal). Pun dengan alasan lain.
(Sur/PARADE.ID)
