Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku Mustakim Rumasukun, menyoroti angka kemiskinan di bawah kepemimpinan Gubernur Muras Ismail.
Menurut dia, angka kemiskinan di bawah Gubernur Murad mulai pelan-pelan dibenahi. Hal ini sejurus dengan pertumbuhan yang juga pelan-pelan meningkat.
“Hal ini disebabkan oleh upaya Gubernur Murad untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah melalui Inovasi Program Rumah Basudara Sejahtera (RBS) dan Program Manggurebe Membangun Desa (Mabes) yang diluncurkan pada Tahun 2022 ini,” demikian keterangannya, kepada parade.id, kemarin.
Walaupun dengan APBD yang saat ini belum begitu baik tetapi secara tegas Gubernur Maluku menurut dia, lewat ide dan gagasan ia bekerja keras untuk membangun Maluku. Sampai-sampai, agar tidak tertinggal soal di atas, berkunjung ke Dubai Port untuk mencari investor juga pelabuhan strategis di Ambon.
“Sebagai masyarakat Maluju kita harus bersyukur, karena pihak investor Dubai Port juga sangat ingin mengembangkan pelabuhan. Maka dengan ini sentuhan kerja sama harus dibangun, baik lewat ormas dan OKP, demi terciptanya pembangun Maluku yang lebih baik,” ajaknya.
Kendati begitu, diakuinya memang tidak semua visi dan misi Gubernur Maluku terlaksana dengan cepat. Tapi, GPI Maluku melihat bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh Gubernur Murad, yang pelan-pelan mulai membaik. Misal ada tahap moratorium yang disesuaikan dengan anggaran Pendapatan Daerah.
“Dan juga program yang diluncurkan oleh Gubernur akan diintegrasikan dengan salah satu program pemerintah pusat, yakni Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), serta program pemerintah daerah dan nasional dalam pengembangan komoditas unggulan.”
Oleh karena itu, ia merasa bahwa perlu GPI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya di atas. Apalagi Pemprov Maluku, kata dia, telah memberikan dukungan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang dialokasikan pada lima kabupaten.
“Dan pada tahun 2022, akan dialokasikan pada 9 kabupaten kota, selain Kota Ambon dan Buru Selatan,” tutupnya.
(Irf/PARADE.ID)
