Jakarta (PARADE.ID)- Raksasa internet Korea Selatan Naver Corp dilaporkan telah memindahkan server cadangan yang menyimpan data pribadi penggunanya di Hong Kong ke Singapura. Langkah ini terkait kebijakan China yang memperkuat cengkeramannya atas Hong Kong dengan undang-undang keamanan nasional yang baru.
“Kami saat ini sedang memindahkan server data cadangan kami di Hong Kong ke Singapura untuk mengelola dan melindungi data pengguna kami dengan lebih baik,” kata Naver dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari The Straits Times baru-baru ini.
Manajemen Naver mengatakan perusahaan telah menghapus semua data yang disimpan di Hong Kong pada awal Juli.
Di sisi lain, anak perusahaan Naver yang bergerak di infrastruktur IT, Naver Business Platform, mengelola data yang disimpan di Hong Kong dan belum menerima permintaan untuk menyerahkan datanya.
Naver tidak menyebut undang-undang baru sebagai alasan keputusannya untuk merelokasi server cadangannya.
Bulan ini, raksasa teknologi AS termasuk Facebook, Google Alphabet, dan Twitter menangguhkan pemrosesan permintaan pemerintah untuk data pengguna di Hong Kong menyusul pengenaan undang-undang keamanan nasional China di kota semi-otonom itu.
Parlemen China mengesahkan undang-undang untuk Hong Kong pada bulan Juni, menetapkan perubahan paling radikal terhadap cara hidup di bekas koloni Inggris sejak kembali ke pemerintahan Cina 23 tahun lalu.
Undang-undang tersebut menghukum kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara. Selain itu, lembaga keamanan daratan China akan mendirikan markas di Hong Kong untuk pertama kalinya dan memungkinkan ekstradisi ke daratan untuk diadili.
Parlemen China mengadopsi undang-undang itu sebagai tanggapan terhadap protes oleh demonstran di Hong Kong tahun lalu, ketika China masih menggodok RUU ekstradisi itu. Aturan itu dianggap bertentangan dengan status otonom yang disandang Hong Kong dalam format “satu negara, dua sistem.”
Seperti diketahui, sebelum dikembalikan ke China pada 1997, Hong Kong adalah bekas koloni Inggris selama 100 tahun. Itu sebabnya, Hong Kong memiliki undang-undang sendiri dan penduduknya menikmati kebebasan yang berbeda dengan provinsi lain di China daratan.
Beijing membantah tuduhan itu dan mengatakan undang-undang keamanan diperlukan untuk memastikan stabilitas dan menjaga kesejahteraan.
(Cyberthreat/PARADE.ID)
