Jakarta (PARADE.ID)- Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan. Terakhir dari beberapa kepala daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur sampai Sumatra Selatan.
“Ditengah produksi melimpah & kualitas gabah/beras yg menurun, rencana impor menghianati usaha petani yg menunggu momentum panen raya,” demikian kata politis PKS, Mardani Ali Sera, Kamis (25/3/2021), di akun Twitter-nya.
Alasan penolakan tersebut sepertinya masuk akal, karena data produksi beras nasional kita memperlihatkan angka surplus. Bahkan BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton.
“Angka ini naik 26,84% jika disandingkan dengan periode yg sama di 2020 (11,46 juta ton).”
Terlebih, lanjut dia, jika kita melihat pengalaman puluhan tahun, dimana alur tanam padi sudah menghasilkan alur yang ‘tetap’. Yaitu panen raya di bulan Februari-Mei (60-65 persen dari total produksi), panen gadu Juni-September (25-30 persen dari total produksi) dan paceklik Oktober-Januari.
Menurut Mardani, Kemandirian pangan mestinya jadi program utama di negeri agraris ini.
“Memang impor terkadang bisa memenuhi kebutuhan kualitas maupun harga tertentu. Namun jangan korbankan petani, kedua kepentingan tersebut mesti diakomodasi secara adil.”
Pemerintah, kata dia, harusnya bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial. Bahwa pengalaman di tahun 2018, dari 1,785 juta ton beras yang diimpor, saat ini masih tersisa 106.642 ton.
Apalagi Bulog telah menyatakan beras tersebut sudah turun mutunya.
Impor, kata dia, bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Di saat panen mestinya distribusi diperkuat sampai stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit.
“Dr rencana impor beras kt bs belajar, audit produksi, konsumsi smp kbtuhann komoditas yg akn diimpor diperlukan. Lakukan scr transparan tiap tahunny, diiringi evaluasi kbjkn perdagangan kt.”
Dari data audit tersebut, strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus di kemudian hari. Dan impor beras adalah bagian noice tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini.
“Dgn APBN yg makin berat di masa pandemi, bgmn menyediakan dana utk impor? First thing first, jk bukan hal utama, utk apa dilakukan. Pak @jokowi jg kerap mengungkapkan, ‘Jangan buat kegaduhan baru’.”
Dengan berbagai gelombang penolakan rencana impor yang datang mulai dari kalangan petani, organisasi kemasyarakatan, beberapa kepala daerah sampai akademisi, Mardani pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan petani atas keinginannya impor.
(Rgs/PARADE.ID)
