Jakarta (PARADE.ID)- Pengacara dari Habib Rizieq Syihab (HRS) merespons putusan Mahkamah Agung dalam perkara Rumah Sakit (RA) Ummi Bogor.
Dalam responsnya, pertama, langkah pengacara HRS akan mengajukan judical review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
“Mengajukan Judical Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, karena sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan sering dijadikan sebagai alat politik untuk menjerat orang yang tidak disukai rezim, sehingga IB-HRS menjadi salah satu korbannya,” demikian bunyi siaran pers, Tim Advokasi HRS, Senin (15/11/2021), yang didapat parade.id.
Kedua, Tim Pengacara akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA, karena HRS dalam kasus RS Ummi dinilai tidak layak dipenjara walau sehari, sebab hanya kasus protokol kesehatan (prokes).
“Dan itu pun hanya ucapan ‘baik-baik saja’. Apalagi dalam amar putusan kasasi bahwa majelis hakim kasasi sudah mengakui, bahwa dalam kasus RS Ummi tidak ada keonaran, kecuali hanya ramai di media massa saja dan majelis hakim kasasi juga mengakui bahwa kasus RS Ummi hanya merupakan rangkain kasus prokes Covid-19.”
Dengan pengakuan tersebut, menurut Tim Pengacara, semestinya majelis hakim kasasi menggunakan tafsir resmi keonaran dalam UU No. 1 Tahun 1946 yang sudah tercantum dalam penjelasannya. Sehingga menurut pengacara HRS dibebaskan.
Respons pengacara ini menyoal bunyi amar putusan perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun, sebagaimana yang disampaikan oleh Jubir MA. Putusan MA tersebut memiliki nomor perkara 4471K/PID.SUS/2021.
Sebagaimana diketahui, PN Jaktim menyatakan Rizieq bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Demikian dikutil detik.com.
Hakim mengatakan HRS terbukti menyiarkan berita bohong karena HRS dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan sehat, padahal menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.
Pihak HRS pun mengajukan permohonan kasasi, begitu juga kubu jaksa penuntut umum.
(Sur/PARADE.ID)
