Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PDIP, yang juga aktivis 98’ Budiman Sudjatmiko mengimbau agar kita bisa membedakan otoriter dengan represif. Dan menurutnya, semua rezim demokratis harus bisa represif untuk menegakkan aturan.
“Jika tak represif, bisa jatuh bangun & kacau. Adanya kontrol/oposisi yg cerdas adalah utk mencegah jgn sampai jd otoriter. Pemerintah pak @jokowi represif? Ya. Otoriter? Tidak,” katanya, Rabu (1/9/2021).
“Bedakan represif dgn otoriter, bedakan otoriter dgn totaliter (2 tahun lalu saya buat thread perbedaan keduanya). Pahami itu agar niat baikmu tak jd bencana krn gak didasari ILMU. Sudah lama manusia jd korban bencana sosial krn niat baik yg tak didasari ilmu,” tertulis demikian ketika mengomentari salah satu netizen, @__AnakKolong.
Ini cuitan @__AnakKolong yang dikomentari Budiman: “MESTINYA ASFINAWATI – Ketua @YLBHI SESEKALI BERDISKUSI DENGAN “ANAK KAMPUNG” INI | tentang rezim otoriter yang tak akan senang dgn kebebasan, tak terkecuali kebebasan akademik, sebagaimana yg dimaksudkan Asfinawati yg samapai hari ini masih bebas ngebacot sana – sini.”
Kata Louis Althuser, kutip Budiman, negara harus memiloko dua jenis aparatus (yang liberal sekalipun). Yakni Aparatus ideologis dan Aparatus represif.
“Dulu aktivis 1980an & 1990an suka mendiskusikan perbedaan fungsi kedua aparatus itu dalam tipe2 rejim yg berbeda.”
Menurut dia, Negara demokratis yang kita cita-citakan harus bisa represif untuk menegakkan aturan dengan tetap dikontrol oleh oposisi yang cerdas.
“Saya tak tahu apakah teori2 klasik itu masih suka dibaca & didiskusikan o/ teman2 civil society. Saya kira ini perlu dikaji sambil menambahi dgn literatur2 terbaru keadaan sosial global sekarang.”
“Seingat saya tak ada satu pun aktivis 1980an/1990an yg saya kenal yg setuju anarkisme (masyarakat tanpa negara),” kata dia.
(Sur/PARADE.ID)
