Jakarta (parade.id)- Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), siang jelang sore pada Senin (20/10/2023), melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Aksi ini untuk memperingati sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pantauan parade.id, orasi yang disampaikan pimpinan atau koordinator mahasiswa dari kampus masing-masing umumnya menilai, bahwa selama sembilan tahun berkuasa, Jokowi belum menunaikkan janji-janjinya di banyak sektor, salah satunya pendidikan.
Pendidikan, menurut mereka, masih tidak merata, karena masih banyaknya anak bangsa yang belum merasakan bangku kuliah atau perguruan tinggi.
“Pendidikan yang harusnya menjadi hak warga kita, saat ini seperti diindustrialisasi. Padahal ini adalah hak warga seluruhnya,” kata salah satu orator.
Ia mengaku merasakan itu, karena di kampusnya, sedang terjadi. “Sistem pendidikan di Indonesia saat ini hanya untuk orang kaya saja. Dunia pendidikan kita menjadi catatan buruk. Kita berikan rapor merah ke Jokowi,” katanya, yang diamini mahasiswa.
Selain pendidikan, yang disorot pada sembilan tahun pemerintahan Jokowi adalah soal penegakan hukum.
Penegakan hukum dinilai oleh mahasiswa belum menunjukkan keadilan, terlebih terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan capres dan cawapres boleh di bawah usia 40 tahun.
“Jokowi memuluskan oligarki. Pada hari ini untuk pertama kali MK membuat putusan di luar nalar. Bahkan dosen, hakim konstitusi, menyatakan saja bingung,” kata orator lain.
Kalau dilihat dan dirasakan, hukum saat ini kata dia sudah jauh untuk membuat rakyat mendapatkan keadilan. “Misal revisi UU KPK yang berakhir seperti macan ompong,” tambahnya.
Orator lain menyebut, MK telah berubah menjadi ‘Mahkamah Keluarga’.
“Mahkamah Konstitusi resmi menjadi Mahkamah Keluarga. Terjadi usai putusan MK soal batas usia capres dan cawapres,” katanya berapi-api.
Atas hal di atas, orator lain mengingatkan, jelang pemilihan umum (baca: Pilpres), untuk lebih teliti memilih agar tidak kembali terjadi.
“Saya ingatkan kita harus terus objektif untuk siapa yang layak dari siapa pun yang beredar: pilihan rakyat atau pilihan cukong untuk memimpin Indonesia,” kata dia.
“Mahasiswa bukanlah komiditas suara. Bukan untuk dibeli dan dipergunakan suaranya untuk mereka berkuasa dan menghisap, serta menindas rakyat,” imbuhnya.
Aksi masih berlangsung.
(Rob/parade.id)
