Selasa, November 17, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

RMID Minta Penolak Revisi UU TNI Jangan Menakut-nakuti Rakyat

“Jadi, kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil jangan terlalu membuat ketakutan yang berlebihan di masyarakat, seakan-akan ini merupakan ancaman besar untuk masyarakat sipil,” kata Presidium RMID, Muhammad Jufri

redaksi by redaksi
2023-05-16
in Nasional, Pertahanan, Sosial dan Budaya
0
Respons RMID atas Gugurnya Prajurit TNI yang Diserang KTSP

Foto: Presidium Relawan Muda Indonesia untuk Demokrasi (RMID), Muhammad Jufri, dok. istimewa

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Relawan Muda Indonesia untuk Demokrasi (RMID) meminta kepada penolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,  untuk tidak menakut-nakuti rakyat, yang seolah-olah jika revisi UU terjadi maka akan ada ancaman ke rakyat.

“Jadi, kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil jangan terlalu membuat ketakutan yang berlebihan di masyarakat, seakan-akan ini merupakan ancaman besar untuk masyarakat sipil,” kata Presidium RMID, Muhammad Jufri, kepada media, Senin (15/5/2023).

Menurut Jufri, revisi UU TNI yang ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil hanya merupakan bentuk ketakutan di masa lalu yang tak perlu dibangun narasinya saat ini.

Related posts

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17

“Bahkan jika RUU TNI tidak segera disahkan maka akan sangat menghambat terwujudnya kemanan negara yang saat ini sedang terganggu, misal di Papua. Ancaman serius ini harus segera dituntaskan dengan adanya revisi UU TNI,” kata dia.

Revisi UU TNI menurut dia diperlukan jika melihat kondisi tersebut. Pasalnya, persolan konflik Papua ini kata dia sudah sangat mengancam kedaulatan NKRI. “Maka dengan adanya revisi UU TNI, ini saya menganggap perlu dilakukan agara upaya untuk menuntaskan persoalan kedaulatan di dalam negeri dapat diselesaiakan,” kata dia lagi.

Soal HAM, Jufri meyakini TNI sudah sangat paham, salah satunya bagaimana upaya TNI di sana dalam mengawal konflik di Papua hingga saat ini.

“Untuk itu, kami meminta kepada teman-teman Koalisi Masyarakaat Sipil jangan membuat propaganda dan menebar ancaman berlebihan di masyarakat terkait persoalan pelanggaran HAM. Mari sama-sama kita jaga kedaulatan negara dan bangsa kita dari keinginan kelompok-kelompok yang selama ini ingin merusak demokrasi dan tatanan kehidupan bernegara kita yang sudah 77 tahun merdeka. Kita berikan kepercayaan kepada TNI sekaligus kita kawal agar tidak terjadi pelanggaran kemanusian,” serunya.

Soal kritik di poin revisi UU TNI pasal 47 ayat 2, di mana disebutkan TNI aktif bisa menduduki jabatan, ia menganganggap tak ada masalah. “Sejauh ini kita melihat TNI hanya didahapkan dengan wilayah perang saja tetapi di balik itu banyak prajurit TNI yang mempunyai kemampun (yang mumpuni di wilayah non perang.) Jadi apa masalahnya dengan revisi UU TNI pasal 47 ayat 2 itu?” kata dia.

Ia juga menyebut bahwa pasal di atas dirasa tidak mungkin akan memunculkan ancaman seperti kembali hidupnya dwifungsi ABRI.

“Jika revisi UU TNI menimbulkan ketakutan, seharusnya teman-teman koalisi harus mendorong juga revisi UU Polri terkait penempatan jabatan strategias/sipil. Bahwa itu artinya kawan-kawan masyarakat sipil harus berimbang dalam kajian, kemudian menyikapi secara bijak, bukan menyudutkan TNI yang serius menjaga kedaulatan negara kita,” pungkasnya.

sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah meninjau ulang revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Koalisi, revisi tersebut merupakan kemunduran demokrasi, memicu kembalinya dwifungsi ABRI.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan gabungan dari Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Institut Setara, AJI Jakarta.

(Rob/parade.id)

Tags: #RMID#Sosial#TNI
Previous Post

Indonesia-Korea Sepakat Meningkatkan dan Melanjutkan Hubungan Diplomatik

Next Post

Niat Baik Presiden Memperbaiki Jalan Rusak di Daerah Perlu Diapresasi

Next Post
Bawa-bawa Aspirasi Rakyat di Penundaan Pemilu, Benny: Melanggar Konstitusi Harus Diteruskan?

Niat Baik Presiden Memperbaiki Jalan Rusak di Daerah Perlu Diapresasi

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In