Jakarta (parade.id)- Tekanan fiskal Indonesia semakin menguat. Di tengah ambisi pemerintah menjalankan berbagai program prioritas, ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru kian menyempit. Peneliti Center Macroeconomics and Finance Institut untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Riza Anisa Pujarama, mengungkap akar persoalan ini dalam program What’s on Economy di kanal YouTube resmi INDEF, Kamis (19/2/2026).
Penerimaan Pajak Melambat, Belanja Terus Agresif
Menurut Riza, tekanan fiskal muncul dari dua sisi sekaligus: penerimaan yang melambat dan belanja yang terus meningkat. Setelah pandemi Covid-19, lonjakan harga komoditas sempat mendongkrak penerimaan perpajakan hingga melampaui target pada 2022–2023. Namun ketergantungan terhadap komoditas menjadi bumerang ketika harga mulai turun.
“Pertumbuhan perpajakan mulai turun terus, dan puncaknya di 2025 ketika shortfall-nya lumayan besar, lebih dari Rp200 triliun dari target,” ujar Riza.
Di sisi lain, belanja pemerintah terus tumbuh agresif, termasuk program perlindungan sosial yang sebagian masih diteruskan pascapandemi.
Belanja Bunga Utang Nyaris Rp600 Triliun, Belanja Modal Tinggal 7%
Riza menyoroti struktur belanja pemerintah pusat yang semakin rigid. Belanja pegawai dan belanja barang saja sudah mengonsumsi sekitar 40% dari total belanja pemerintah pusat. Ditambah belanja bunga utang yang kini mendekati 20%, ruang yang tersisa untuk belanja modal — pos yang punya efek pengganda terbesar bagi ekonomi — hanya sekitar 7%.
“Untuk pembangunan kita hanya nyisa 7%. Ibaratnya untuk infrastruktur yang justru multiplier effect-nya banyak,” kata Riza.
Adapun nilai pembayaran bunga utang pada 2025 tercatat lebih dari Rp500 triliun, dan pada 2026 diperkirakan mendekati Rp600 triliun.
Efisiensi Anggaran Pukul Daerah Tanpa Persiapan
Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto turut memangkas Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Riza menilai hal ini menimbulkan guncangan bagi pemerintah daerah yang tidak mendapat cukup waktu untuk menyesuaikan diri.
“Daerah itu kebingungan karena penganggaran mereka di-cut saat itu tanpa persiapan,” jelasnya.
Dampaknya langsung terasa. Sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan memperketat berbagai pungutan lokal, memicu demonstrasi di berbagai wilayah. Bahkan DKI Jakarta — daerah dengan kapasitas fiskal tertinggi — pun terdampak signifikan akibat pemotongan DBH, mengingat besarnya kontribusi pajak penghasilan dari pusat ekonomi tersebut.
29% Anggaran Pendidikan 2026 Tersedot MBG
Salah satu isu yang paling disorot Riza adalah besarnya porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari Rp56 triliun pada 2025, anggaran MBG melonjak menjadi sekitar Rp233 triliun pada 2026 — setara 29% dari total anggaran pendidikan nasional.
“Di tahun 2026, 29% anggaran pendidikan itu adalah MBG,” ungkap Riza.
Ia mengingatkan bahwa MBG memang bermanfaat bagi perbaikan gizi anak, namun dampaknya terhadap kualitas pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Faktor penentu utama kualitas pendidikan justru terletak pada kualitas guru dan rasio murid per kelas.
“Kalau untuk pendidikan, itu ada proses yang panjang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gizi semata,” tegasnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, anggaran pendidikan yang mengalir ke daerah justru berkurang, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor pendidikan tidak tercantum dalam postur APBN 2026. Riza menduga kewenangan tersebut kini ditarik kembali ke pemerintah pusat — sebuah indikasi resentralisasi fiskal yang perlu dicermati.
Rekomendasi: Diversifikasi Pajak dan Skala Prioritas Belanja
Untuk keluar dari jebakan fiskal ini, Riza mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi sumber penerimaan pajak agar tidak lagi bergantung pada komoditas. Dari sisi belanja, ia menekankan pentingnya skala prioritas dan pelaksanaan program secara bertahap demi menjaga keberlanjutan.
Khusus untuk sektor pendidikan, Riza mendesak evaluasi menyeluruh atas pola belanja yang selama ini masih terlalu berat pada infrastruktur fisik, sementara investasi pada kualitas pengajaran tertinggal.
“Ke depannya perlu menitikberatkan kepada kualitas, dibandingkan yang berupa fisik. Karena saat ini masih heavy ke fisik, belum mengejar kualitas,” pungkasnya.
