Minggu, November 22, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

RUU Ketenagakerjaan Harus Menjadi Antitesis UU Cipta Kerja

redaksi by redaksi
2026-07-03
in Nasional
0
Dukung PPKM Darurat, ASPEK Indonesia Minta Ini ke Presiden Jokowi

Foto: logo ASPEK Indonesia, dok. Ist

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan DPR RI harus menjadi antitesis terhadap paradigma Undang-Undang Cipta Kerja, bukan sekadar mengganti nama atau memperbaiki redaksi tanpa mengubah arah politik hukumnya. Jika semangatnya tetap sama, kata Rusdi, maka yang berubah hanya nomor undang-undang, sementara buruh tetap dikorbankan atas nama investasi.

Pernyataan itu disampaikan Rusdi dalam Press Conference Deklarasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bersama para pimpinan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Deklarasi tersebut menjadi tonggak konsolidasi gerakan buruh nasional untuk mengawal lahirnya RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja, berkeadilan sosial, dan sejalan dengan amanat konstitusi.

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

Rusdi menjelaskan, secara filosofis RUU Ketenagakerjaan harus dibangun di atas paradigma yang menempatkan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan, dengan investasi sebagai instrumen pendukung — berkebalikan dari UU Cipta Kerja yang menurutnya berorientasi pada kemudahan investasi lewat deregulasi yang mereduksi perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Ia menegaskan negara tidak boleh netral dalam relasi kerja yang timpang, karena keberpihakan kepada pekerja adalah amanat konstitusi, bukan pilihan politik.

Secara yuridis, ia meminta RUU tersebut kembali kepada amanat Pembukaan UUD 1945 sekaligus mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menegaskan perlunya penguatan perlindungan pekerja.

Delapan Agenda Reformasi

Konfederasi ASPEK Indonesia mengusulkan delapan agenda reformasi sebagai substansi utama RUU Ketenagakerjaan:

  1. Hubungan kerja – membatasi ketat penggunaan PKWT/kontrak, outsourcing, dan pemagangan agar hubungan kerja tetap menjadi norma utama.
  2. Pengupahan – mengembalikan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial, menolak formula indeks, dan mendasarkan penetapan upah pada survei kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kemampuan dunia usaha.
  3. PHK – menjadikan pemutusan hubungan kerja sebagai jalan terakhir, dengan alasan dan prosedur yang lebih ketat serta upaya pencegahan wajib sebelum PHK.
  4. Pesangon – mengubah sistem menjadi pendanaan di muka (pre-funded severance pay) melalui iuran bulanan sejak awal hubungan kerja, agar hak pekerja tetap terjamin meski perusahaan pailit.
  5. Jaminan sosial – mendorong pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, merealokasi iuran untuk memperkuat Jaminan Pensiun hingga manfaat 40–75 persen dari upah terakhir, memasukkan pesangon ke skema jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, serta menolak pengenaan pajak atas pencairan JHT.
  6. Pekerja platform digital – memberi pengakuan sebagai pekerja bagi mitra aplikasi yang memiliki unsur hubungan kerja, lengkap dengan hak atas pendapatan layak, jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, Jaminan Kesehatan), K3, dan hak berserikat.
  7. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial – mengembalikan peran negara sebagai penanggung jawab utama melalui mekanisme yang mengadopsi semangat P4D dan P4P, termasuk fasilitasi penempatan kembali pekerja ter-PHK lewat reskilling dan upskilling.
  8. Paradigma politik hukum baru – menjadikan perlindungan pekerja, kesejahteraan, pekerjaan layak (decent work), dan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan nasional, dengan investasi sebagai sarana, bukan tujuan.

Rusdi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan harus menjadi titik balik politik hukum ketenagakerjaan Indonesia — dari filosofi yang mempermudah investasi dengan mengurangi perlindungan pekerja, menjadi filosofi yang mempermudah kesejahteraan rakyat lewat penguatan perlindungan pekerja. Hal ini, katanya, akan terus diperjuangkan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Konfederasi ASPEK Indonesia, ditandatangani Presiden Muhamad Rusdi dan Sekjen Tri Asmoko Aripan.*

Tags: AntitesisASPEK IndonesiaRUU KetenagakerjaanUU Cipta Kerja
Previous Post

Prabowo: Tak Ada Kemakmuran tanpa Stabilitas Keamanan

Next Post

MME: Pertamina Patra Niaga Andal Jaga Distribusi Energi Nasional

Next Post
MME: Pertamina Patra Niaga Andal Jaga Distribusi Energi Nasional

MME: Pertamina Patra Niaga Andal Jaga Distribusi Energi Nasional

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polisi Ungkap Alasan Gerebek Ponpes Sukoharjo, MUI Minta Klarifikasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In