Lampung (PARADE.ID)- Ketua PBNU bidang Pemberdayaan Perekonomian, H. Eman Suryaman, menyambut baik tawaran presiden Joko Widodo yang siap memberikan konsesi pertambangan dan kehutanan ke Nahdlatul Ulama. Untuk itu, NU lima tahun ke depan harus dipimpin sosok yang matang dan berpengalaman.
“Tawaran bapak presiden sejalan dengan gagasan kemandirian NU, ini harus disambut dengan kesiapan organisasi yang semakin baik dengan kepemimpinan yang matang,” kata Eman di arena Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Darussa’adah, Lampung, Selasa (22/12/2021).
Dari sejumlah nama yang belakangan mencuat sebagai kandidat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, yaitu KH. Said Aqil Siroj, KH. As’ad Said Ali, dan KH. Yahya Cholil Staquf, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas NU Cirebon ini menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Muktamirin pemilik suara sah. Namun dia menekankan kriteria sebagaimana yang disampaikannya sangat dibutuhkan oleh NU.
“Gerakan menuju kemandirian itu sudah dimulai sekarang, dan saya rasa itu harus diteruskan. NU ke depan di setiap kepengurusan di tingkat wilayah minimal harus punya satu perguruan tinggi, dan rumah sakit atau klinik kalau bisa sampai ke cabanng dan kecamatan,” urai Eman.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Lembaga Pertanian PBNU, Al Amin Nasution. Mantan anggota DPR RI ini menilai, kepemimpinan yang matang akan menjadikan arah organisasi NU dalam menyambut gagasan kemandirian semakin terarah.
“Yang dikatakan Pak Eman benar. Capaian-capaian NU sebagai sebuah organisasi selama sepuluh tahun terakhir sudah sangat bagus, ditambah dengan tawaran presiden tadi, pasti NU akan semkain mandiri ke depan,” kata Amin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, presiden Joko Widodo dalam sambutannya di pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama mengaku siap memberikan konsesi di bidang kehutanan dan pertambangan bagi NU. konsesi itu bisa diberikan dalam bentuk sebuah holding yang dikoordinir PBNU untuk menampung potensi besar yang dimiliki organisasi dalam berkiprah memberikan malahat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. []
