Makassar (PARADE.ID)- Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Kota Makassar melakukan audiensi terkait penolakannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) minuman beralkohol Gedung DPRD, Jumat (11/9/2020). Audiensi tersebut menyusul beredarnya isu yang menyebutkan akan dtambahkannya aturan legal penjualan miras secara online dalam Ranperda tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Komisi A Fraksi Perindo, Syamsudi Raga mengatakan bahwa partainya menolak akan disahkannya Perda Minol.
“Karena dapat membuat kekacauan moral di masyarakat dan mendukung langkah FPI sebagai kontrol kebijakan pemerintah dalam membuat dan menegakkan Perda,” akunya.
Anggota Komisi A DPRD lainnya, yakni dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi mengatkan jika pengusul Perda Miras adalah Komisi B DPRD Kota Makassar.
“Perda Miras dibuat untuk memberi batasan penjualan Miras di tempat umum serta memperketat surat izin penjualan Miras,” dalihnya.
Kasrudi menyebutkan, sebetulnya tentang rencana pelaksanaan musyawarah Ranperda Miras dengan mengundang Ormas Islam dan lembaga lainnya untuk ikut memberi masukan terkait aturan pengendalian penjualan Miras.
Massa dari FPI dikoorditori oleh Habib Faisal Asegaf. Dihadiri pula oleh Ustaz Jimmy Hatta (Pangda LPI Sulsel), Ustaz Firdaus Malie (Wakabid Dakwah DPD FPI Sulsel), Ustaz Agussalim (Sekretaris DPD FPI Sulsel) dan Ustaz Saiful Al Ayyubi (Sekretaris DPW FPI Kota Makassar). Semuanya diterima Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar.
(Verry/PARADE.ID)
