Jakarta (PARADE.ID)- Sekretaris Bidang Ristek DPP GMNI Roni Gunawan mengaku miris mengetahui pemerintah akan memberikan Rp500 miliar yang diperuntukan untuk subsidi ongkos kirim bagi pembelian produk dalam negeri. Pemberian subsidi oleh pemerintah ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam persiapan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2021.
“Kebijakan pemberian subsidi ongkos kirim ini saya nilai kapasitas Airlangga Hartarto itu seperti seorang CEO di suatu perusahaan, bukan sebagai Menko Perekonomian,” demikian keterangan persnya, kemarin.
Harusnya, lanjut dia, sekelas Airlangga yang notabene punya riwayat pendidikan dengan gelar Master of Bussiness Administrator di Melbourne Bussines School University itu mampu mengaplikasikan ilmunya dalam sebuah kebijakan, yang tentunya menguntungkan semua pihak (rakyat dan negara), bukan malah berpihak pada suatu kelompok saja.
Kemudian, ketika membuat suatu kebijakan atau program, Airlangga harusnya menyentuh semua segmen masyarakat, bukan malah menguntungkan sebagian pihak, apalagi dalam program ini yang jelas diuntungkan sekali perusahaan-perusahan swasta, bukan BUMN apalagi rakyat kecil.
“Kami menduga Kemenko sedang mencari cashback dengan bekerja sama dengan perusahaan logistik yang nanti ujungnya money laundry. KPK harus selidiki itu,” curiganya.
Ia mencermati program tersebut mirip-mirip kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menganggarkan Rp7,2 miliar untuk subsidi kuota internet. Dan program itu dinilainya telah gagal.
“Jelas ini penghamburan uang negara. Cek saja di lapangan apa program ini tepat sasaran? Jelas tidak, toh siswa/i dan mahasiswa/i yang harusnya dapet ini malah engga.”
Selain itu kuotanya tidak bisa mengakses situs-situs yang diapakai untuk belajar. Sehingga kuota tersebut ia nilai tidak bermanfaat.
Harusnya, menurut dia, negara membuat hotspot gratis lewat jangkauan internet desa yang permanen. Dan jaringannya bisa digunakan oleh semua kalangan.
Namun demikian, bila Airlangga masih bersikeras dengan program ini, ia menyarankan terkait pengirimannya lebih baik melalui Kantor Pos Indonesia.
Selain ongkosnya lebih murah, juga sebagai bentuk sinergitas pemerintahan dalam mengembangkan dan mensosialisasikan fasilitas negara yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pertumbuhan pendapatan negara.
“Saya berharap kepada Presiden Jokowi, menteri-menteri untuk ke depannya tidak ada lagi mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan rakyat kecil. Juga tak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok tertentu yang jelas ini telah mencederai visi misi Presiden sendiri.”
(Rgs/PARADE.ID)
