Jumat, Januari 2, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Terkait Pemekaran Daerah, Politisi PKS Ingatkan Ini

redaksi by redaksi
2022-07-13
in Nasional, Politik
0

Foto: politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera mengingatkan soal pemekaran yang mesti dilakukan dengan cara seksama dan hati-hati. Tapi menurutnya, moratorium hampir lima tahun ini juga tidak sehat.

“Ada banyak perkembangan dan perubahan, baik demografi hingga geografi dan psikografi dari masyarakat. Kita tidak ingin momentum pemekaran kmrn jd pintu masuk terjadinya pemekaran daerah yg tidak terkendali,” kata dia, kemarin.

Related posts

Mempertanyakan Urgensi Wacana Pilkada Melalui DPRD di Tengah Bencana Sumatra

Mempertanyakan Urgensi Wacana Pilkada Melalui DPRD di Tengah Bencana Sumatra

2025-12-31
PMII Makassar Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perampasan Hak Rakyat

PMII Makassar Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perampasan Hak Rakyat

2025-12-31

Bertambahnya DOB di Papua pun kata dia dapat menjadi pintu masuk bagi pembahasan serius beberapa kondisi masyarakat yang perlu pemekaran. Baik di Jawa atau di luar Jawa.

Data Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri (sampai Mei 2022) sudah ada usulan pembentukan 329 DOB. Terdiri dari 55 provinsi, 247 Kabupaten dan 37 kota.

Namun studi Bappenas dan UNDP (2008) memperlihatkan, lanjut dia, dimana 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah (2000-2005), kondisi daerah-daerah pemekaran yang jadi lokasi penelitian tidak menunjukkan perbaikan memuaskan dari segi perekonomian, pelayanan publik dan aparatur Pemda hingga keuangan daerah.

“Secara umum pun masih berada di bawah daerah induk & daerah kontrol,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Kemendagri, kata dia, bisa mulai melakukan kajian ilmiah dengan basis data yang kuat bersama dengan Bapenas untuk membuat proyeksi Indonesia menghadapi Tahun 2045.

“Pemerintah harus mengambil inisiatif terkait disain dan perencanaan pengembangan kota dan provinsi di Indonesia. Akan sangat baik kata dia jika dibuat perencanaan hingga tingkat desa termasuk manajemen pengelolaan anggaran dan otoritasnya.”

Sekarang, kata dia, saatnya untuk berani melakukan pengambilan keputusan yang dapat memperbaiki kualitas pengelolaan daerah bagi kemakmuran rakyat.

“Ingat, jelang pemilu 2024 kondisi politik kian membuat tugas pemerintah pusat menangani masa transisi di daerah pemekaran akan amat kompleks.”

Sebagaimana yang diketahui, bahwa mulai 30 Juni 2022, Indonesia resmi memiliki 37 provinsi. Jumlah ini bertambah tiga, dari yang semula hanya 34 provinsi di Tanah Air. Adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

(Rob/PARADE.ID)

Tags: #Nasional#PKSpolitik
Previous Post

Febri Diansyah Kritik Dewas KPK terkait Sidang Etik Lili Pintauli Siregar

Next Post

Menyambut Milad 14 AQL, Ashabul Kahfi Mengadakan Donor Darah

Next Post
Menyambut Milad 14 AQL, Ashabul Kahfi Mengadakan Donor Darah

Menyambut Milad 14 AQL, Ashabul Kahfi Mengadakan Donor Darah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penyu Ditemukan di Danau Moko, Perairan Campuran Laut dan Tawar di Desa Oempu

2025-12-31
Mempertanyakan Urgensi Wacana Pilkada Melalui DPRD di Tengah Bencana Sumatra

Mempertanyakan Urgensi Wacana Pilkada Melalui DPRD di Tengah Bencana Sumatra

2025-12-31
Pantai Pajala dengan Pasir Merah Unik Minim Perhatian Pemerintah Kabupaten Muna

Pantai Pajala dengan Pasir Merah Unik Minim Perhatian Pemerintah Kabupaten Muna

2025-12-31
PMII Makassar Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perampasan Hak Rakyat

PMII Makassar Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perampasan Hak Rakyat

2025-12-31
Difitnah atas Isu Ijazah Palsu Jokowi, SBY Pertimbangkan Somasi

Difitnah atas Isu Ijazah Palsu Jokowi, SBY Pertimbangkan Somasi

2025-12-31
Aksi Unjuk Rasa Buruh Jabar Tolak UMSK di Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Buruh Jabar Tolak UMSK di Jakarta

2025-12-31

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Buruh Jabar Ancam Mogok Massal Protes SK UMSK 2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daya Beli Masih Terancam di Tengah Kenaikan UMP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketua KKSS Papua Barat Dipertanyakan Nasionalismenya oleh Ketua BMI

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Serial Bahasa Indonesia: Apa Itu “Nyali”?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Difitnah atas Isu Ijazah Palsu Jokowi, SBY Pertimbangkan Somasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In