Sabtu, November 21, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Terkait Prokes, Hukum Dipandang Terkesan Diskriminatif

redaksi by redaksi
2020-12-20
in Hukum, Nasional
0
Korupsi Politik

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy sangat menyayangkan adanya dugaan perlakuan tidak adil yang diterima oleh umat Islam. Padahal ada sangat banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan selain umat Islam.

“Salah satunya adalah pelanggaran Protokol kesehatan yang dilakulan oleh anak dari Presiden Republik Indonesia yang baru saja memenangkan pertarungan Wali Kota di Jawa Tengah tepatnya di Solo,” demikian katanya, Sabtu (19/12/2020).

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

Pemerintah melalui aparat dirasa tidak berlaku adil. Titik keadiln seperti tidak dirasakan semua pihak.

“Seharusnya pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian harus secepatnya memanggil Gibran anak Presiden untuk dimintakan keterangan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ia lakukan,” desaknya.

Hematnya, Pemerintah dalam hal ini, menurutnya terkesan diskriminatif terhadap satu kelompok saja. Dan hal ini menunjukan kelemahan Polri dan matinya hukum di Indonesia.

“Saya melihat keberpihakan Polri dan kriminalisas yang terlihat bukan hanya pada persoalan penyampaian pendapat saja, namun masih banyak lagi perlakuan kriminaliasi salah satunya adalah dengan penahanan HRS,” katanya.

Penahanan HRS menurutnya terkesan dipaksakan. Hal tersebut dapat dilihat dengan sangkaan pasal yang diberikan.

Dalam Hierarki Perundangan-undangan sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri (Permen) tidak termasuk sebagai suatu Undang-Undang. Sehingga peraturan Menteri terebut tidak dapat memenjarakan siapapun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 9 Tahun 2020. Tentang Peraturan sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa  permen tidak dapat memenjarakan orang namun sayangnya aturan hukum tersebut tidak dijalankan sebaik-baik mungkin sehingga memenjarakan orang.

Dan hal ini menunjukan bahwa lemahnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh para Pimpinan Polri dan penyidiknya.

(Robi/PARADE.ID)

Previous Post

Kejahatan Lama Ini Kambuhan dalam Negara Pancasila

Next Post

Mengenal Pemanfaatan MPD untuk Perhitungan Wisatawan Nusantara

Next Post
Mengenal Pemanfaatan MPD untuk Perhitungan Wisatawan Nusantara

Mengenal Pemanfaatan MPD untuk Perhitungan Wisatawan Nusantara

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In