Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Waketum GPII Sebut Penanganan Warga Wadas oleh Polri Tidak Sesuai Arahan Kapolri

redaksi by redaksi
2022-02-12
in Hukum, Nasional, Sosial dan Budaya
0
Waketum PP GPII Dukung IKN
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (Waketum GPII), Erri Roffi menyebut penindakan dan penanganan warga Desa Wadas oleh Polres Purwokerto dan Polda Jateng tidak sesuai dengan konsep ‘Presisi’ sebagaimana arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Itu masyarakat kecil bukan musuh atau teroris. Penanganannya jangan terlalu berlebihan, mengejar dengan anjing pelacak hingga sampai hutan. Jadi seperti penjahat,” kata dia, dalam siaran persnya kepada parade.id, Sabtu (12/2/2022).

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Menurut Erri, mestinya aparat kepolisian melakukannya dengan damai, mediasi dan dialog serta musyawarah. Semua itu, kata dia, bisa diselesaikan dengan itu, sesuai Pancasila.

“Sebab mereka hanya menyuarakan dan membela sumber kehidupannya. Jangan menggunakan cara-cara seperti itu, karena warga merasa terganggu—merasa dirampas hak hidupnya,” terangnya.

“Mestinya kepolisian bisa lakukan upaya soft approach. Membangun komunikasi yang lembut dengan upaya sosialisasinya dimassifkan,” sambungnya.

Atas hal itu, Erri berpendapat perlu adanya penindakan tegas terhadap Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo. Ia meminta Kapolri untuk memeriksa dan menindaklanjuti kejadian itu.

Pasalnya, menurut dia pasti ada prosedur penanganan yang tidak sesuai dengan yang biasa disebut tegas dan terukur. Dan kata dia, ini bukan penanganan tegas dan terukur (kebabalasan).

“Cara-cara kekerasan seperti itu mencoreng prestasi Pak Sigit yang berupaya keras menjadikan polisi sebagai lembaga yang dipercaya publik selama 1 tahun terakhir.
Kami mendesak Kapolri memecat Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Purworejo yang telah membuat malu Kapolri dan mencoreng citra baik Polri di mata warga, di tengah upaya keras Kapolri mereformasi kepolisian,” pungkasnya.

(Verry/PARADE.ID)

Tags: #GPII#Nasional#Sosial#Wadas
Previous Post

Ketua DPP PKB Respons Pemrotes yang Menyoal Jaminan Hari Tua (JHT)

Next Post

Kominfo Kawal Jaringan Telekomunikasi Tes Pramusim MotoGP Mandalika

Next Post

Kominfo Kawal Jaringan Telekomunikasi Tes Pramusim MotoGP Mandalika

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In