Senin, November 16, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Waketum PP GPII Dukung IKN

redaksi by redaksi
2022-02-04
in Nasional, Politik, Sosial dan Budaya
0
Waketum PP GPII Dukung IKN
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Eri Roffi mendukung pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Dukungan dia itu berasalan, karena memahami inisiatif Presiden Jokowi yang dianggapnya mampu meratakan pembangunan dan ekonomi.

“Konsentrasi pusat kegiatan ekonomi yang terpusat di Jawa dan Bali, wabilkhusus di wilayah anglomerasi Jabodetabek perlu di-sharing kue ekonomi ke wilayah timur. Kaltim tepat secara geografis untuk tujuan pemerataan ekonomi tadi”, ujar Eri dalam perbincangan dengan redaksi, Jumat (4/2/2022).

Related posts

Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14

Namun demikian, ia mengingatkan agar pembangunan nanti jangan membebani APBN, mencari utang baru, atau dengan cara instans. Harus lebih kreatif.

“Pemerintah bisa menggunakan anggaran pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Kalimantan untuk proses pembangunan Ibu Kota. Namun yang penting juga menata Jakarta sebagai bekas Ibu Kota tetap jadi pusat ekonomi tanpa meninggalkan kearifan lokal,” tekannya.

“Jakarta jangan sampai jadi seperti singapura yang jadi pusat judi internasional”, sambung Eri yang juga ketua DPP KNPI.

Selain itu, ia menanggapi adanya gugatan atas UU IKN di MK oleh sejumlah pihak. Menurut dia hal itu biasa dalam demokrasi, yakni sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil dalam proses pembangunan IKN.

Apalagi, kata dia, banyak tangan-tangan jahat yang mencoba memanfaatkan kesempatan dengan pembangunan Ibu Kota baru, maka perlu dipagari dengan proses regulasi yang ketat berawal dari proses legislasi di DPR.

“Publik harus dilibatkan secara luas dalam proses penyusunan UU IKN. Proses di MK bisa di gunakan untuk memancing debat publik”, kata dia.

(Verry/PARADE.ID)

Tags: #GPII#IKN#Nasional#Sosialpolitik
Previous Post

Lonjakan Kasus Covid-19 yang Sedang Terjadi Sudah Diperkirakan, Kata Presiden

Next Post

Teknologi & Data Kunci Utama Wujudkan Ekosistem “Smart City”

Next Post
Kominfo Bangun Pusat Data dan Dorong Perluasan Smart City Tahun Depan

Teknologi & Data Kunci Utama Wujudkan Ekosistem "Smart City"

Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In