Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Teknologi

Safenet Tolak Rencana Kominfo Terbitkan Permen Bisa Blokir Medsos

redaksi by redaksi
2020-10-27
in Teknologi
0
Safenet Tolak Rencana Kominfo Terbitkan Permen Bisa Blokir Medsos
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menentang rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ingin mengeluarkan peraturan menteri (permen) sebagai aturan main yang memungkinkan negara memblokir media sosial (medsos).

Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Safenet, Ika Ningtyas mengatakan, pemblokiran media sosial, jika dilakukan, akan merugikan masyaraka karena menyangkut banyak kepentingan. Mulai dari pelayanan publik, hingga akses terhadap informasi dan ekonomi.

Related posts

Visi Misi dan Program Kerja Cawapres Gibran pada Debat Keempat Pemilu 2024

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden

2026-11-12
Visi Misi Lengkap Gibran pada Debat Cawapres Pemilu Tahun 2024

Gibran Rakabuming Raka Mundur sebagai Wapres, Serahkan Surat ke Prabowo

2026-11-11

“Intinya kalau ada tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar. Media sosial itu saat ini sudah menjadi medium ekspresi dan berpendapat warganya, termasuk kepentingan ekonomi,” kata Ika ketika dihubungi, Selasa (27 Oktober 2020).

Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semual Abrijani Pangerapan mengatakan pihaknya sedang menggodok peraturan menteri yang mempertegas sanksi platform media sosial yang membandel. Sanksi itu bisa berupa meminta platform menurunkan sebuah konten, hingga sanksi pemblokiran.

Menurut Ika, jika pun harus dilakukan, pengaturan tata kelola internet dan konten pemblokiran media sosial sebaiknya dalam bentuk undang-undang. Sebab, jika dalam bentuk peraturan menteri, berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi hingga sensor baru sepihak dari pemerintah.

“Pengaturan terhadap tata kelola internet, filtering media sosial itu seharusnya dilakukan setingkat undang-undang sehingga menjamin adanya partisipasi publik,” ujarnya.

Ika mengatakan Safenet mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan apapun yang menyangkut dampak pada pengguna internet harus melibatkan partisipasi publik.

Lebih lanjut Ika menyampaikan bahwa sebenarnya beberapa platform media sosial juga saat ini melakukan penguatannya sendiri melalui kerja sama dengan pemeriksa fakta independen untuk mengurangi peredaran hoaks. Hal itu, kata Ika, harus diapresiasi.

“Ini tentu harus diapresiasi karena persoalan hoaks sebenarnya karena literasi digital masyarakat yang masih rendah dan pemerintah Indonesia kurang berfokus pada peningkatan literasi ini,” ujarnya.

Ika pun mengatakan bahwa rencana Kominfo ini muncul di tengah penolakan Omnibus Law, sehingga SAFEnet khawatir ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol media sosial.

SAFEnet pun mempertanyakan siapa pihak yang dilibatkan sebagai penilai kontennya, karena jangan-jangan penilaiannya pemerintah hanya dari sepihak saja seperti penilaian terhadap konten terkait Omnibus Law.

“Rencana menerbitkan Permen ini akan membuka peluang bagi pemerintah bisa secara sepihak menilai atas pelanggaran konten terutama konten yang dinilai hoaks. Karena penilaian dari pemerintah bisa saja sepihak, seperti penilaian terhadap konten tentang omnibus law,” ujarnya.

“Jangan-jangan narasi yang berbeda dengan pemerintah mengenai Omnibus Law akan digeneralisasi sebagai konten hoaks,” kata Ika.

Jika itu terjadi, maka kata Ika, akan berbahaya karena akan menggerus kebebasan berekspresi terhadap mereka yang mengkritik kebijakan publik.

Selain itu, jika berkaca dari standar hukum hak asasi manusia internasional, kata Ika, seharusnya tindakan penyaringan atau penghambatan akses terhadap konten hanya bisa dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau badan penyelesaian sengketa independen lainnya setelah melewati tes tiga tahap yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia internasional.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Previous Post

Kategori Bukan Kebebasan Berpendapat

Next Post

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Aksi di Mapolda Sulsel

Next Post

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Aksi di Mapolda Sulsel

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In