Senin, November 16, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Teknologi

Ancaman Deepfake dan Malware AI, Regulasi Indonesia Dinilai Tertinggal

redaksi by redaksi
2026-10-01
in Teknologi
0
Ancaman Deepfake dan Malware AI, Regulasi Indonesia Dinilai Tertinggal

Foto: dok. istimewa

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)-  Pesatnya perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) memunculkan ancaman keamanan siber baru di Indonesia. Ancaman itu mencakup penipuan berbasis deepfake, malware adaptif, hingga kebocoran data pribadi dalam skala besar. Kondisi ini dibahas dalam diskusi yang digelar Forum Sahabat Nusa, wadah mahasiswa lintas disiplin, bertema “Transformasi Indonesia di Era Kecerdasan AI: Menelaah Regulasi AI, Keamanan Siber, Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum di Ruang Digital”, Rabu (30/9/2026).

Perwakilan Kepolisian Siber Polda Metro Jaya menyebut AI sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini membantu kepolisian menganalisis data lokasi untuk membongkar jaringan penipuan Fake BTS, yakni modus SMS penipuan perbankan.

Related posts

Visi Misi dan Program Kerja Cawapres Gibran pada Debat Keempat Pemilu 2024

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden

2026-11-12
Visi Misi Lengkap Gibran pada Debat Cawapres Pemilu Tahun 2024

Gibran Rakabuming Raka Mundur sebagai Wapres, Serahkan Surat ke Prabowo

2026-11-11

Di sisi lain, AI juga dimanfaatkan pelaku kejahatan. Menurut perwakilan Kepolisian Siber Polda Metro Jaya, pola kejahatan siber terus berkembang. Pada 2016 hingga 2017, kejahatan mulai muncul dalam bentuk serangan phishing berbasis AI berskala besar. Pada 2018, modusnya berkembang menjadi penipuan deepfake visual 360 derajat, pencurian data biometrik seperti pengenalan wajah, hingga malware adaptif.

“Malware adaptif ini menggunakan machine learning dan kode yang dapat berubah secara otomatis untuk mengelabui antivirus,” ujar perwakilan Kepolisian Siber Polda Metro Jaya.

Saat ini, penindakan kejahatan yang melibatkan AI masih mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) digunakan untuk menjerat penipuan melalui media elektronik, sedangkan Pasal 35 diterapkan pada perbuatan manipulasi dokumen elektronik seolah-olah otentik.

Untuk memeriksa barang bukti digital, kepolisian memanfaatkan laboratorium forensik digital berstandar ISO, antara lain di Sentul dan Siber Polda Metro Jaya.

Ketua Sahabat Nusa, Farid Sudrajat, melontarkan kritik tajam terhadap cara negara mengelola hukum di ruang digital. Menurutnya, paradigma penegakan hukum siber di Indonesia masih tebang pilih dan terlalu berfokus pada wilayah hilir. Tanggung jawab hukum, kata dia, hanya jatuh pada pelaku di tingkat bawah, tanpa ada pemeriksaan terhadap kelayakan sistem pengendali data.

“Semua putusan pengadilan yang kami tinjau selalu menyalahkan dan menghukum orang-orang di tingkat akhir yang salah menggunakan data. Namun, hingga saat ini belum ada audit forensik digital yang secara langsung memeriksa pihak pengendali data (data controller), baik pemerintah maupun swasta, untuk menilai apakah ada kelalaian (culpa) atau kesengajaan (dolus) dalam menjaga perlindungan data warga,” ujar Farid.

Dari sudut pandang hukum perdata, praktisi hukum menyoroti perdebatan mengenai status AI yang belum jelas, apakah ditempatkan sebagai subjek hukum (orang), objek hukum, atau keduanya. Kehadiran AI di ekosistem e-commerce, dropshipper, dan transportasi berbasis aplikasi telah mengintervensi hubungan kerja konvensional. Akibatnya, penentuan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan sistem menjadi tidak jelas.

Sementara itu, akademisi mengingatkan bahaya ketergantungan mahasiswa pada perangkat AI generatif seperti ChatGPT, Blackbox, dan sejenisnya. Penggunaan yang berlebihan dikhawatirkan menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kebijaksanaan mahasiswa.

Di akhir diskusi, forum mendesak Indonesia segera menerapkan kerangka regulasi resmi berbasis risiko, seperti EU AI Act di Uni Eropa. Regulasi tersebut diharapkan melengkapi Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 serta Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang AI yang saat ini masih disusun.

Tags: #AIAncaman Deepfake MalwareRegulasi Indonesia Tertinggal
Previous Post

Ormas Melayu Ancam Bentuk Satgas Mafia Solar Sendiri

Next Post

Suyudi Ario Seto Gantikan Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Next Post
Suyudi Ario Seto Gantikan Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Suyudi Ario Seto Gantikan Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

Prabowo Minta Tokoh Muhammadiyah Yakinkan Mahasiswa tak Diperalat

2026-11-16
Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In