Jakarta (parade.id)- Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mendesak percepatan realisasi Plan of Development (PoD) Tahap I Blok Andaman sekaligus mendorong pembangunan industri hilir berbasis gas di Aceh. Desakan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Peugah Haba Energi bertajuk “Membangun Kesepahaman di Tengah Polemik Pengembangan Blok Andaman” yang digelar secara hybrid di Waroeng Aceh Garuda, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026), dan diikuti lebih dari 170 peserta.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menegaskan pihaknya mendukung pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional, namun menilai proyek tersebut harus segera direalisasikan tanpa berlarut-larut agar kepercayaan investor tetap terjaga. Ia menyebut perdebatan mengenai skema pengembangan, baik Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), maupun skema hybrid, perlu didasarkan pada kajian teknis dan keekonomian proyek, bukan sekadar polemik.
Seminar ini menghadirkan tiga narasumber utama: Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma, dan Founder DEM Aceh Didi Supriadi. Djoko Siswanto yang hadir secara daring dari Pekanbaru menegaskan pengembangan Blok Andaman harus segera dijalankan demi menjaga kepastian investasi sektor hulu migas nasional.
Surya Darma mengingatkan pengalaman pengembangan Blok Masela yang memakan waktu hampir 26 tahun agar tidak terulang di Blok Andaman. Menurutnya, gas lepas pantai Andaman adalah aset strategis bagi ketahanan energi nasional sekaligus jembatan transisi energi hijau, asalkan didukung iklim investasi kondusif dan penyiapan sumber daya manusia lokal.
Sementara itu, Didi Supriadi menekankan bahwa PoD Tahap I bukan garis akhir, melainkan titik awal pengembangan Blok Andaman, sehingga Aceh harus berkembang menjadi pusat industri berbasis gas, bukan sekadar daerah penghasil gas.
Sebagai hasil seminar, DEM Aceh merumuskan lima rekomendasi strategis: mengalokasikan sebagian produksi gas untuk industri di KEK Arun, menyusun skema harga gas kompetitif melalui kontrak jangka panjang, menyusun Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun, membentuk forum koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta mempercepat peningkatan kualitas SDM Aceh melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.*
