Jakarta (parade.id)- Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), lewat Ketua Bidang Pemuda dan Lembaga M Rijal Berhet, menyebut bahwa beberapa Pimpinan atau Ketum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang ada saat ini tidak memiliki SK Menkum HAM.
“Ketum Haris Pertama, Putri Khairunnisa, Ilyas, Mustahudin, dan Umar Bonte tidak memiliki SK Menkum HAM. Kami mendesar agar pemerintah, dalam hal ini Kemenpora segera membubarkan KNPI,” desaknya, dalam keterangannya kepada media, Selasa (22/11/2022).
Pembubaran KNPI, selain disebutnya tidak memiliki SK Menkum HAM, juga karena dinilai tidak berfungsi optimal sebagai pemersatu pemuda dan bangsa. Mestinya, kata dia, KNPI sebagai wadah berhimpun dan merupakan inti dari kekuatan pemersatu pemuda.
“Tapi kenyataannya KNPI tidak berjalan sesuai dengan harapan, melainkan seperti dijadikan alat untuk kepentingan politik kelompok dan terkesan hanya mengambil pundi-pundi untuk kepentingan pribadi, sehingga—apalagi yang harus kita pertahankan dari KNPI yang tidak memiliki badan hukum dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia mengajak organisasi Cipayung dan organisasi Kepemudaan yang lainnya agar bersama-sama mendorong serta mendesak pemerintah membubarkan KNPI yang tidak memiliki badan hukum dari pemerintah, alias dibubarkan.
“Dimana kita ketahui bersama bahwa KNPI sekarang sudah terpecah menjadi tujuh Ketum. Hal inilah yang menjadi dasar untuk KNPI dibubarkan saja,” kata dia.
“Dari tujuh Ketum KNPI, enam orang tidak memiliki badan hukum dari pemerintah/ilegal, sebagai berikut, Haris Pertama, Putri Khairunnisa, Ilyas, Umar Bonte, Mustahudin dan Yana Maulidia,” katanya lagi.*
