Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah memberikan kita pelajaran bahwa tujuan baik tidak bisa mengabaikan prosedur.
“Sebagai partai oposisi, InsyaAllah @PKSejahtera akan terus mengawasi dan mengkritisi Pemerintah,” kata dia, Selasa (30/11/2021).
Kita, kata Mardani, paham keinginan pemerintah untuk sesegera mungkin memadukan berbagai UU, menghadirkan kepastian hukum sehingga perekonomian nasional (khususnya di bidang investasi) bisa kian tumbuh. Tapi UU yang menurut dia dibahas terlalu terburu-buru, suatu hari bisa jadi bumerang juga bagi iklim investasi kita.
“Pembahasan DIM yg tidak runtut dalam jangka waktu yg pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal UU ini jelas akan memberikan dampak yg luas bagi banyak orang,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Mardani mengingatkan agar ruang partisipasi publik diberikan maksimal. Jika ruang partisipasi masyarakat tidak diberikan secara maksimal, maka kata dia, jangan kaget jika penolakan akan terus ada dan bisa jadi hasil perbaikan itu kembali diuji di MK.
“Aspek partisipasi publik kerap dipandang sebelah mata,jgn smp hal tsb dianggap menghambat proses legislasi. Minimnya partisipasi tdk jarang menimbulkan UU yg dihasilkan kerap mendapat penolakan dr masyarakat. Partisipasi publik dlm proses perbaikan UU Cipta Kerja hrs jd kewajiban.”
Maka harus memperhatikan asas-asas serta tata cara pembentukan UU yang baik, terutama asas keterbukaan dan partisipasi publik karena kita tahu bahwa UU ini tidak dirumuskan secara baik. Hal itu karena dilihatnya masih ada berbagai perubahan substansi setelah disahkan di Paripurna DPR 5 Oktober 2020.
(Sur/PARADE.ID)
