Jakarta (parade.id)- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik keras pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon terkait peristiwa kekerasan Mei 1998, terutama menyangkut isu “perkosaan massal.” Organisasi ini juga menyoroti dugaan upaya penghalusan sejarah Orde Baru dalam kurikulum baru.
Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jessenia Destarini Asmoro menjelaskan, konsolidasi yang mereka lakukan membahas ketidaksesuaian pernyataan Fadli Zon dengan fakta yang sudah terverifikasi. “Pernyataan dari Fadli Zon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sudah pernah terjadi,“ ujarnya, Senin (16/6/2025) kepada media.
KontraS menegaskan bahwa meskipun Fadli Zon telah memberikan klarifikasi, jawabannya tidak menyentuh permasalahan utama. Menurut Fadli Zon, isu “perkosaan massal” belum menjadi fakta dan belum ada verifikasi. Namun, KontraS membantah klaim ini.
“Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah melakukan penyelidikan dan verifikasi. Bahkan, BJ Habibie sendiri pernah mengakui peristiwa itu dalam pidatonya. Jadi, sebenarnya negara secara resmi sudah mengakui itu,” terangnya.
Terkait ketiadaan peristiwa ini dalam kurikulum sejarah nasional, KontraS menilai hal itu perlu dievaluasi karena kurikulum dibuat oleh negara. “Kalau peristiwa itu tidak ada dalam kurikulum, harusnya ada evaluasi mengapa bisa demikian,” imbuhnya. KontraS juga mengajak publik untuk melihat pernyataan resmi mereka di situs web KontraS untuk informasi lebih lengkap.
Selain itu, konsolidasi KontraS juga membahas dugaan keterkaitan antara wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dengan proyek penulisan sejarah baru di bawah Kementerian Kebudayaan.
“Dalam kurikulum sejarah lama, Soeharto dikenal sebagai presiden yang masa pemerintahannya penuh dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan pelanggaran HAM. Namun, dalam kurikulum baru, hal tersebut hanya disinggung sedikit saja,” katanya.
KontraS melihat ini sebagai upaya “mengaburkan fakta sejarah” yang sejalan dengan wacana pemberian gelar pahlawan. Draf kurikulum sejarah baru tersebut, menurut KontraS, sudah sempat beredar dan telah dibaca oleh beberapa pihak, termasuk jurnalis IDN Times yang mewawancarai Fadli Zon.
Mengenai rencana tindak lanjut pasca-konsolidasi, KontraS menyatakan bahwa bentuk kegiatan masih dalam tahap perumusan. Meskipun Fadli Zon menyatakan terbuka untuk dialog, apakah akan ada aksi atau dialog lanjutan masih akan diputuskan.
Beberapa organisasi lain turut serta dalam konsolidasi ini, namun jumlah pastinya tidak disebutkan.
(Rob/parade.id)
