Jakarta (PARADE.ID)- Soal TKA asal China yang terus masuk ke Indonesia melalui berbagai pintu baik airport, seaport, maupun pendaratan lain sangat menggelisahkan. Larangan mudik hingga PPKM Darurat tidak menghalangi kedatangan. Imigrasi terkesan menutup mata atau berdalih pembenaran atas operasi kedatangan berbasis kepentingan ini. Tangan kuat sedang bermain. Adalah Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan yang selalu memproteksi dan membela.
Berbagai pernyataan muncul mulai keahlian TKA Cina tidak dimiliki TK lokal, jangan mengganggu TKA China agar investor tidak hengkang, penolak/penyebar berhati busuk, jumlah TKA China sedikit, hingga kedatangan atas persetujuan Presiden. Dalam laman resmi Kemenlu China Luhut Panjaitan disebut dengan jabatan “Koordinator Indonesia Kerjasama dengan China” atau sebutan lain “Utusan Presiden Jokowi”.
Saat kunjungan bulan Juni lalu Luhut menghadiri acara “tete-a-tete” (pertemuan antara dua orang) yang dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Establishing a High Level Dialogue and Cooperation Mechanism dengan Menlu Wang Yi di Beijing China. Selama di China delegasi membuat ikatan kerjasama berbagai bidang baik politik, keamanan, ekonomi, kesehatan, maupun budaya.
Menarik beberapa kesepakatan untuk mempererat hubungan RI-RRC yang jika tidak dibuat rambu-rambu atau pengawasan serta kewaspadaan dapat menjadi bom waktu, antara lain :
Pertama, konsolidasi solidaritas strategis untuk membangun kerjasama dalam menghadapi masa depan. Ada dimensi bahaya jangka panjang serta makna bersayap dari “konsolidasi solidaritas strategis” terutama untuk kerjasama politik, keamanan, dan juga ekonomi.
Kedua, kerjasama membangun poros maritim global Belt and Road Initiative (BRI) melalui kerjasama investasi dan pembiayaan tingkat tinggi mempercepat proyek infrastruktur. Betapa rawannya RI jika investasi dan pembiayaan tingkat tinggi diberikan dalam rangka BRI. Poros maritim adalah jalan memperkuat poros Jakarta-Beijing.
Ketiga, kerjasama vaksin dan layanan kesehatan terkait Covid 19. China akan membantu pembangunan pusat produksi vaksin regional. Proyek seperti ini dapat menciptakan ketergantungan akibat hantu pandemi. Dalam pengaruh geopolitik dan bisnis dunia, maka ketergantungan itu bahaya. Apalagi dengan menolak “gerakan nasionalisme vaksin”.
Keempat, kerjasama maritim soal Laut China Selatan. China membantu pembangunan pusat penyimpanan ikan nasional yang bermanfaat untuk para nelayan kedua negara. Sesungguhnya nelayan China yang lebih mampu menjangkau perairan Indonesia ketimbang sebaliknya. Waspada kerjasama “manfaat bagi para nelayan kedua negara”.
Kelima, pertukaran budaya dan people to people. Sesungghuhnya Indonesia lebih rawan dalam menghadapi serangan budaya China dan migrasi “people” dari daratan China. Hampir tak ada people Indonesia “tersesat” di China.
Apalagi jika ditambah dengan “memperluas interaksi antara think tank media untuk mengkonsolidasikan dukungan publik untuk pengembangan bilateral”.
Di tengah banjirnya TKA China di masa pandemi, penguasaan ekonomi oleh para taipan, puja-puji kemajuan global China, ucapan selamat kepada ultah Partai Komunis China, serta klaim “kesiapan 271 juta penduduk” untuk bekerjasama erat, maka kesepakatan yang dibuat “Utusan Presiden Jokowi” di atas adalah bom waktu yang dipasang dan sewaktu-waktu dapat meledak.
Okelah, sementara rakyat ucapkan selamat dan sukses Pak Luhut sang pejabat “Koordinator Indonesia Kerjasama dengan China”. Enjoy the Cooperation !
Bandung, 6 Juli 2021
*Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah
