Jakarta (parade.id)- PC PMII Kota Makassar menyatakan mosi tidak percaya terhadap arah kebijakan nasional dan daerah yang dinilai melenceng dari konstitusi. Organisasi mahasiswa itu mendesak “Reformasi Total Jilid 2” menyusul pemangkasan dana pendidikan 44,2 persen untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis di tengah krisis fiskal dan Rupiah yang melemah mendekati Rp17.000/USD.
PC PMII Makassar menilai hulu carut-marut kebijakan bersumber dari rusaknya tatanan hukum akibat langgengnya neopatrimonialisme, manipulasi konstitusi, dan dinasti politik yang melahirkan kekuasaan tanpa kontrol checks and balances. Dampaknya, lahir kebijakan ugal-ugalan yang mengorbankan fondasi jangka panjang bangsa demi syahwat politik jangka pendek.
Tajam disorot adalah implementasi megaproyek Makan Bergizi Gratis. Di tengah krisis fiskal, pemerintah justru memangkas dana fungsi pendidikan nasional hingga 44,2 persen demi program populis tersebut. “Ini adalah sabotase masa depan! Hak anak bangsa atas pendidikan yang layak dirampas hanya demi membagikan kotak makanan universal,” tegas PMII. Program di tingkat daerah lewat Satuan Pelayanan Gizi SPPG juga rawan menjadi sarang “pemburu rente” dan vendor kroni politik pasca-pemilu.
Kondisi anggaran itu berimbas berantai. PMII mencatat rakyat bawah dihantam ancaman pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM yang memicu badai PHK massal. Data Kemnaker RI jadi bukti: tahun 2025 ada 88.519 pekerja ter-PHK secara nasional. Per Januari-Mei 2026 saja angkanya sudah 23.470 pekerja. Sulawesi Selatan tahun lalu menyumbang 4.297 korban PHK. Angka resmi ini disebut hanya fenomena gunung es dari ribuan buruh kontrak, karyawan retail, dan pekerja informal di Makassar yang di-PHK sepihak tanpa pesangon.
Tekanan ekonomi kian berat. Pajak mencekik kelas menengah, sementara harga pangan di Pasar Terong dan Pasar Pabaeng-baeng melambung: cabai rawit Rp60.000/Kg dan bawang merah Rp50.000/Kg menghancurkan daya beli.
Ketika dikritik, penguasa menjawab dengan represi sistemik. PMII menuding ada upaya legalisasi Neo-Dwi Fungsi aparat sipil dan penyempitan ruang kebebasan berpendapat di ruang digital untuk membungkam suara kritis.
PC PMII Makassar menjahit kegelisahan rakyat dalam 4 tuntutan:
1. Hentikan rezim manipulasi hukum dan dinasti politik, kembalikan independensi peradilan dari intervensi oligarki.
2. Kembalikan hak anggaran pendidikan dan batalkan makanan kotak populis. Kembalikan potongan 44,2 persen dana pendidikan dan hentikan inefisiensi anggaran MBG yang sarat politis serta rawan korupsi vendor daerah.
3. Batalkan kenaikan BBM, stop badai PHK, dan stabilkan perut rakyat. Hentikan pencabutan subsidi BBM dan pajak pencekik ekonomi, buka lapangan kerja padat karya, stabilkan harga sembako di pasar Makassar.
4. Tolak militerisme sipil dan represifitas gaya baru. Tolak revisi UU yang buka ruang aparat aktif di jabatan sipil, hentikan kriminalisasi digital terhadap masyarakat sipil.
“PC PMII Kota Makassar menegaskan tuntutan ini adalah peringatan dini terakhir. Jika 3×24 jam pemerintah tidak menunjukkan iktikad baik, kami menyerukan konsolidasi massal OKP Cipayung Plus, BEM lintas kampus, serikat buruh, dan masyarakat sipil untuk turun ke jalan menjemput gerbang Reformasi Jilid 2,” tutup Ketua Umum Hariandi.*
