Jakarta (PARADE.ID)- Seorang anggota parlemen lokal daerah otonom Catalunya di Spanyol menyebut dirinya telah menjadi target spionase politik lewat penyadapan telepon menggunakan aplikasi mata-mata bikinan NSO Grup asal Israel.
Sekedar informasi, Catalunya dengan Barcelona sebagai ibukotanya telah menggelar referendum pada 2017 dengan mayoritas penduduknya memilih merdeka dari Spanyol. Namun, pemerintah Spanyol yang tidak mengakui referendum itu, membekukan pemerintahan dan parlemen lokal Catalunya.
Dilansir dari Reuters, Selasa (14 Juli 2020), politisi Catalunya bernama Roger Torrent itu mengatakan,”Di Spanyol, spionase politik dilakukan terhadap musuh-musuh politik.”
“Jika pemerintah Spanyol mengetahui hal ini, mereka terlibat dalam kejahatan. Jika tidak mengetahuinya, itu berarti gejala kelalaian politik yang sangat mengkhawatirkan dan kurangnya kesadaran terhadap dugaan praktik ilegal,” tambah Roger.
Kantor perdana menteri Spanyol pada hari Selasa mengatakan bahwa pemerintah “tidak mengetahui” adanya kegiatan mata-mata semacam itu dan menekankan bahwa,”setiap intervensi pada ponsel selalu dilakukan sesuai hukum dan membutuhkan perintah dari pengadilan.”
Seorang juru bicara Torrent mengatakan dia “tidak terlibat dalam kegiatan kriminal seperti terorisme atau perdagangan narkoba yang bisa menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengintervensi ponselnya.”
Kabar ini awalnya diberitakan oleh The Guardian dan El Pais. Disebutkan, Torrent bersama dua orang lainnya telah mendapat pemberitahuan dari peneliti bahwa ponsel mereka telah dibobol dengan spyware Pegasus yang dibuat oleh perusahaan Israel, NSO Group.
Pusat Intelijen Nasional Spanyol (CNI) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bertindak “sesuai sistem hukum, dan dengan penghormatan mutlak terhadap hukum yang berlaku” di bawah pengawasan Mahkamah Agung Spanyol.
Namun, NCI tidak menanggapi pertanyaan spesifik tentang dugaan penggunaan spyware Pegasus.
John Scott-Railton, seorang peneliti senior di Citizen Lab yang telah memonitor dengan ketat penggunaan spyware Pegasus dan berkolaborasi dengan WhatsApp mengonfirmasi bahwa Torren telah menjadi sasaran penggunaan Pegasus.
“Mengingat sifat serangan ini dan informasi terbatas yang dikumpulkan oleh WhatsApp dari penggunanya, kami dapat mengonfirmasi bahwa telepon itu menjadi target. Namun, penyelidikan tambahan diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa ponselnya telah diretas. Pada saat ini kami tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayainya,:” kata Scott-Railton kepada The Guardian.
Dia menambahkan,”Kasus ini sangat meresahkan karena menunjukkan kemungkinan spionase politik dalam negeri sedang terjadi. Dan tentu saja kami berharap untuk terus menyelidiki penargetan yang terjadi di Spanyol.
NSO Group sendiri saat ini sedang menghadapi gugatan dari WhatsApp di pengadilan California. Dalam dokumen gugatan, WhatsApp menuduh NSO grup telah membantu mata-mata pemerintah dengan meretas ponsel sekitar 1.400 pengguna di empat benua. Target peretasan yaitu diplomat, aktivis, jurnalis, dan pejabat senior pemerintah.
WhatsApp yang dimiliki oleh Facebook Inc menuding NSO memfasilitasi kegiatan peretasan pemerintah di 20 negara. Meksiko, India, Uni Emirat Arab dan Bahrain adalah sejumlah negara yang diidentifikasi melakukan serangan siber. Nama Indonesia juga disebut sebagai salah satu negara yang membeli alat peretasan tersebut.
NSO Grup membantah terlibat dengan mengatakan teknologi buatannya tidak dibuat untuk mematai-matai, tapi untuk membantu melawan serangan teroris.
Ketika The Guardian meminta tanggapan NSO terkait tuduhan memata-matai politisi lokal di Catalunya, seorang juru bicara perusahaan mengatakan beroperasi di bawah “kebijakan tata kelola industri terkemuka”.
Ia mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal otoritas mana yang menggunakan teknologinya karena kendala kerahasiaan.
“Sekali lagi komentar spekulatif dari CitizenLab hanya berfungsi untuk menyoroti agenda lanjutan, naif dan tersembunyi yang gagal untuk secara kompeten mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum,” kata juru bicara NSO Group.
Juru bicara itu menambahkan: “Namun kami menghargai Anda membawa masalah ini menjadi perhatian kami. Sejalan dengan kebijakan hak asasi manusia kita, kita mengambil tanggung jawab kita dengan serius dan jika dijamin, akan memulai penyelidikan.”
(Cyberthreat/PARADE.ID)
