Sabtu, November 14, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Said Ingatkan Erick: BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Moyang

redaksi by redaksi
2020-07-19
in Nasional, Politik
0
Said Ingatkan Erick: BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Moyang
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- BUMN, bukanlah Badan Usaha Milik Nenek moyang, melainkan BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Demikianlah mantan Sekretaris KemenBUMN Muhammad Said Didu mengingatkan kalimat, yang konon kalimat (kepanjangan) itu dari MenBUMN Erick Tohir sendiri.

“Selamat “berbagi” – beberapa waktu lalu Bpk Menteri BUMN pak @erickthohir menyatakan bhw BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara – bukan Badan Usaha Milik Nenek Moyang Lho. Faktanya ?” cuitannya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Editorial: Pentingnya Perubahan Paradigma Mendasar Pengelolaan BUMN“, Minggu (19/7/2020).

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Said menilai, jika hal itu benar terjadi pada BUMN saat ini, maka sungguh tega pihak-pihak terkait di dalamnya.

“Sampai seberapa jauh rasa tega klean hancurkan BUMN ?” tanyanya.

Hancur, menurut Said BUMN jika seperti ini. Ia pun mempertanyakan sebab apa yang sebenarnya terjadi BUMN belakangan ini.

“Ancoorrrr. Bagaimana kok bisa seperti ini ? Semua jadi ancoooorrrrr.”

Ketika Said mengomentari berita di salah satu itu, ada narasi yang dituliskan oleh akun media tersebut di Twitter-nya, dengan bunyi:

“Kini rebutan jabatan di BUMN tak lagi terjadi diam-diam, tapi sudah terang-terangan di hadapan publik.

Presiden Joko Widodo tak bisa lagi memperlakukan jabatan direksi dan komisaris BUMN sebagai hadiah politik untuk para pendukungnya.”

Bila diamati, ada sebuah nama yang ikut “meminta jatah” kepada Menteri Erick. Dia diduga adalah salah satu kader partai, yang menurut Erick sudah cukup orang-orangnya mendapatkan “jatah”.

(Robi/PARADE.ID)

Tags: #BUMN#Nasionalpolitik
Previous Post

Wapres: Pesantren Berpotensi Jadi Klaster Baru Covid-19

Next Post

Tangis Kanye West Pecah Saat Berkampanye Sebagai Calon Presiden

Next Post
Calonkan Diri Jadi Presiden AS, Kanye West Serahkan Berkas Pertama

Tangis Kanye West Pecah Saat Berkampanye Sebagai Calon Presiden

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In