Jakarta (PARADE.ID)- Dalam kasus kejahatan siber, keberadaan barang bukti elektronik dan bukti digital sangat krusial karena sebagai alat pembuktian hukum di pengadilan. Namun, adakah terminologi keduanya memiliki kesamaan arti?
Kepala Pusat Studi Forensik Digital Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Yudi Prayudi, mengatakan barang bukti elektronik jelas berbeda dengan bukti digital.
Menurut Yudi, bukti elektronik itu memuat semua perangkat digital yang sifatnya fisik, seperti handphone, komputer, laptop, USB, dan sebagainya. Intinya, sesuatu yang sifatnya fisik itu bukti elektronik.
Sementara itu, kata Yudi, bukti digital adalah konten yang terdapat dalam bukti elektronik tersebut. Untuk mendapatkan konten tersebut itu harus ada cara tertentu; salah satunya diakuisisi (forensic imaging).
“Memang masalah terminologi yang sekarang dipakai itu belum ada kesepakatan dari komunitas akademisi atau praktisi dan penegak hukum,” ujar Yudi kepada Cyberthreat.id, Jumat (10 Juli 2020).
Yudi mengatakan, penanganan bukti elektronik dan bukti digital juga sangat berbeda sehingga harus diperjelas kedudukan atau makna hukumnya.
Menurut Yudi, jika pemerintah betul-betul memandang bahwa bukti digital menjadi sesuatu yang sangat penting ke depan, di era ruang siber, tentunya kedudukan hukum dari bukti digital harus diperjelas.
“Bukti digital itu beda penanganannya [dengan bukti elektronik]. Karena sifatnya digital, mau tidak mau, file atau binary harus diperlakukan secara khusus dari mulai chain of custody-nya, kemudian bagaimana kontrol terhadap pelaporannya, juga kontrol terhadap aksesnya. Ini yang belum ada di terminologi hukum,” ujar Yudi.
Selain bukti elektronik dan digital, ada lagi satu terminologi yang menjadi materi pokok dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) aparat hukum: “temuan bukti digital”.
Menurut Yudi, “temuan bukti digital” merupakan bagian dari bukti digital yang menjadi materi pokok dari laporan-laporan pemeriksaan forensik digital.
“Temuan bukti digital merupakan subset dari bukti digital yang berorientasi langsung kepada objek pemeriksaan,” ujar dia.
“Katakanlah handphone itu bukti elektronik, kemudian hasil akuisisi/ekstraksi dari handphone itu bukti digitalnya, lalu hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang diperlukan untuk pembuktian atau rekonstruksi itu hanya subset-nya saja. Subset-nya itu disebut dengan temuan bukti digital,” Yudi menjelaskan.
Terminologi “temuan bukti digital”, menurut Yudi, belum banyak diterapkan dan dipahami bersama oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, dalam memperoleh bukti yang sah secara hukum juga harus sesuai dengan kaidah regulasi yang ada.
“Misalnya penanganan komputer yang masih hidup beda dengan komputer yang dalam keadaan mati. Beda juga dengan penanganan handphone,” kata dia.
Selama ini regulasi atau kaidah dalam penanganan bukti digital dan elektronik serta metode pemeriksaan bukti keduanya merujuk pada ISO 27037.
(cyberthreat/PARADE.ID)
