Jakarta (parade.id)– Komentar politisi Demokrat soal buku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ‘Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi’ tampak umum, dengan menyinggung kebiasaan. Komentar itu disampaikan Andi Arief, kemarin, Kamis (22/2/2024).
Kata Andi, kebiasaan kita adalah hanya membaca judulnya saja, sehingga keliru apa yang ingin disampaikan oleh penulis (baca: SBY).
“Seorang wartawan bertanya: ‘Jadi apa komentar abang menanggapi buku Bapak SBY yang diviralkan lagi usai AHY jadi menteri?’ Saya jawab: salah satu kebiasaan orang Indonesia sejak jaman informasi cepat adalah hanya membaca judul buku. Jadi sering Keleru dan berburuk sangka,” tulis Andi di akun Twitter-nya.
Dalam buku yang ditulis oleh SBY itu, salah satu yang bisa dikutip adalah soal pemaknaan dari cawe-cawe itu sendiri. Menurut SBY, cawe-cawe itu bisa diartikan positif dan bisa juga diartikan negatif.
Menyangkut Jokowi yang cawe-cawe, SBY memiliki lima pendapat dan atau pandangan dengan masing-masing didahuli dengan adanya pertanyaan. Berikut kutipannya:
Pak Jokowi, ataupun pihak Istana, mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tetapi, itu cawe-cawe yang baik dan demi kepentingan bangsa dan negara.
Pendapat saya:
Sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah.
Dari berbagai sumber yang kredibel didapat informasi bahwa Pak Jokowi hanya menghendaki dua pasangan capres-cawapres. Bukan tiga apalagi empat pasangan.
Pendapat saya:
Terhadap hal ini menurut pikiran saya tidak ada yang salah dari Presiden Jokowi. Siapapun di negeri ini, termasuk Presiden, tidak dilarang untuk punya kehendak dan harapan. Nothing wrong with him.
Juga diketahui oleh banyak pihak bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan, dan tidak ingin pula yang bersangkutan jadi Capres.
Pendapat saya:
Tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula Presiden kita disalahkan.
Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya, tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang. Ya … politik memang begitu.
Didapatkan berbagai informasi bahwa Pak Jokowi akan memberikan “endorsement” kepada sejumlah tokoh untuk menjadi Capres atau Cawapres.
Pendapat saya:
Adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan “keberpihakan” itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya.
Menurut pengakuan dan pernyataan sejumlah pimpinan partai politik, baik secara terbuka maupun tertutup, Pak Jokowilah yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan capres- cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik itu.
Pendapat saya:
Dalam hal ini, saya berpendapat Pak Jokowi tidak bisa dipersalahkan. Mungkin ada yang bilang beliau melanggar etika karena mengambil alih kedaulatan sejumlah partai politik. Yang menentukan capres dan cawapres seharusnya partai politik yang bersangkutan, bukan Presiden… demikian kata mereka.
Tulisan SBY yang dibukukan itu, tertulis bahwa disampaikan khusus kepada jajara kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Buku itu ditulis pada tahun 2023.
(Rob/parade.id)
