Rabu, Juni 18, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

LMP Tolak RUU HIP dan Minta Dibatalkan Pembahasannya

redaksi by redaksi
2020-06-22
in Nasional, Politik
0
LMP Tolak RUU HIP dan Minta Dibatalkan Pembahasannya
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Pare Pare (PARADE.ID)- Puluhan massa dari Aliansi Laskar Merah Putih (LMP) Pimpinan Syamsul Latanro (Ketua LPM Kota Parepare ikut merespon adanya RUU HIP. Dalam responnya, LMP menyatakan sikap, yang kemudian diserahkan ke Nurhatina Tipu, Ketua DPRD Pare Pare.

Pernyataan sikap tersebut sebagai berikut:

Related posts

Multiplier Efek dan Swasembada Pangan Program MBG Perlu Dukungan Semua Pihak

Tanggapan CBA soal Dugaan Bareskrim Mulai Sidik PT Artajasa: Jangan Sampai Lolos

2025-06-18
Kuota Hangus karena Penggunaan Tanggal Pemakaian Habis Merugikan Konsumen?

Kuota Hangus karena Penggunaan Tanggal Pemakaian Habis Merugikan Konsumen?

2025-06-18

Bahwa, menolak dan siap melakukan perlawanan atas bangkitnya ideologi dan paham Komunis sekecil apa pun, di seluruh Wilayah NKRI. Kedua, menolak secara total segala rumusan-rumusan, ide dan gagasan propaganda kebangkitan Ideologi dan faham Komunis yang dapat mengaburkan kemurnian Pancasila.

Ketiga, LMP menolak dan mendesak Pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera menghentikan secara kesuluruhan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP). Keempat, menolak dengan tegas setiap bentuk pemikiran serta gerakan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan

pertahanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan

Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kelima, menolak tanpa kompromi apapun terhadap seluruh agenda rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang patut ditafsirkan sebagai salah satu upaya menghapus citra buruk masa lalu yang kelam dan memutar balikkan fakta terhadap paham Komunis.

Keenam, LMP tetap berkomitmen untuk memperkuat, memperkokoh, membela dan menjaga Negara Kesatuan Repubik Indonesia melalui sikap Demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhit, LMP mendukunh sepenuhnya keberadaan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen pengawal utama dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu Ketua LMP menyampaikan bahwa ada dugaan beberapa partai politik yang sengaja mengusulkan beberapa rancangan UUD-HIP dan pemerintah sendiri tidak mengusulkan itu sendiri.

“Bahwa pembuatan RUU-HIP tidak dalam waktu yang tepat atau krusial sehingga menduga ada oknum yang berupaya merubah dasar negara kita,” demikian keterangan tertulis yang diterima parade.id, Senin (22/6/2020).

Walau pihak pemerintah telah menjawab bahwa RUU ini akan ditunda pembahasannya, LMP tetap pada sikapnya: ingin RUU HIP dibatalkan.

“Tanggal 16 Juni 2020 Presiden RI telah menyatakan akan menunda pembahasan RUU-HIP namun kami LMP Kota Parepare ingin RUU-HIP untuk dibatalkan,” katanya.

Dalam penyampaian dan sikap LMP tersebut, Ketua DPRD tampaknya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua dan LMP, bahwa untuk tidak meneruskan pembahasan atau pembatalan RUU HIP yang cukup kontroversial.

“Pancasila merupakan dasar negara yang tidak boleh diubah nilainya sehingga pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada DPR RI,” respon Ketua DPRD.

Serta ia mendukung penolakan terhadap bangkitnya paham Komunis karena telah terbukti di dalam sejarah Indonesia sudah memberikan ancaman sangat besar bagi bangsa dan Negara.

Hadir dalam giat tersebut adalah H. Tasming (Wakil Ketua DPRD Kota Parepare), Ir. Kaharuddin Kadir (Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare), Najamuddin (Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare), dan Suyuti, SE (Anggota Komisi II DPRD Kota Parepare). Ada pula Kamaluddin Kadir (Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare), H. Bakhtiar Syarifuddin, SE (Sekertaris LMP), Indra Sari Husni (Wakil Ketua LMP), dan Muliati Yusuf Baddu (Ketua Srikandi LMP).

(Robi/PARADE.ID)

Tags: #LMP#Nasional#ParePare#RUUHIPpolitik
Previous Post

Demo Tolak TKA, Puluhan Mahasiswa Blokade Gerbang Ranomeeto

Next Post

Imbas Limbah, AFBAS-KPHAM Minta PT VDNI Tunaikan Janji ke Masyarakat

Next Post
Imbas Limbah, AFBAS-KPHAM Minta PT VDNI Tunaikan Janji ke Masyarakat

Imbas Limbah, AFBAS-KPHAM Minta PT VDNI Tunaikan Janji ke Masyarakat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Multiplier Efek dan Swasembada Pangan Program MBG Perlu Dukungan Semua Pihak

Tanggapan CBA soal Dugaan Bareskrim Mulai Sidik PT Artajasa: Jangan Sampai Lolos

2025-06-18
Kuota Hangus karena Penggunaan Tanggal Pemakaian Habis Merugikan Konsumen?

Kuota Hangus karena Penggunaan Tanggal Pemakaian Habis Merugikan Konsumen?

2025-06-18

KontraS Kritik Pernyataan Menbud Fadli Zon, Tegaskan Negara Pernah Akui Kasus Mei 1998

2025-06-16
RUPSLB GoTo 18 Juni 2025: Pembahasan Strategis, Pergantian Direksi, dan Rencana Buyback

RUPSLB GoTo 18 Juni 2025: Pembahasan Strategis, Pergantian Direksi, dan Rencana Buyback

2025-06-15

CBA Desak Kejagung Usut Kerja Sama PT KAI Logistik dan PT SLS, Dugaan Penyimpangan Aset Negara

2025-06-18

Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

2025-06-14

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • RUPSLB GoTo 18 Juni 2025: Pembahasan Strategis, Pergantian Direksi, dan Rencana Buyback

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KontraS Kritik Pernyataan Menbud Fadli Zon, Tegaskan Negara Pernah Akui Kasus Mei 1998

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pengakuan Pekerja Platform Digital dan Amandemen Konvensi Kemaritiman Sejarah Perjuangan Buruh Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In