Jakarta (parade.id)- Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi sebut kinerja Bulog sangat buruk. Hal itu disampaikannya saat aksi unjuk rasa di depan kantor pusat Bulog, Jakarta, Senin (25/9/2023).
“Saya menyampaikannya itu langsung kepada Sekum Bulog Awaluddin Iqbal. Alasannya karena faktanya demikian—fakta lapangan harga beras mengalami kenaikian tertinggi sejak tahun 1967,” kata Buya.
“Harga beras medium yang paling banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia yang awalnya seharga Rp10.000, kini berkisar antara Rp15.000 s/d Rp18.000. Itu berarti kenaikannya menyentuh 50-80 persen,’ sambungnya.
Menurut Buya, kenaikan itu terjadi karena kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh Bulog terhadap harga beras.
“Saya naik pitam ketika menyampaikan itu saat audiensi dengan pihak Bulog di kantor pusatnya. Bahkan sambil berteriak saya menyampaikan operasi pasar harus secepatnya dilakukan, dengan catatan harus tepat sasaran demi membungkam para spekulan beras agar tidak seenaknya menaikkan harga beras yang sudah amat mencekik rakyat Indonesia,” katanya.
Ia mengingatkan agar Bulog jangan lagi berdalih bahwa Bulog hanya operator yang kemudian mengalihkan kesalahan kepada Badan Pangan Nasional sebagai regulator.
“Itu sebagai jawaban pengecut dari Bulog,” imbuhnya.
Kepada Anggota DPR RI, ia mengaku merasa bingung. Pasalnya keadaan seperti ini tidak membuat mereka banyak bicara. Seperti membiarkannya.
“Hanya Partai Buruh saat ini sebagai satu-satunya partai yang menyuarakan jeritan dan tangisan rakyat Indonesia dengan kondisi harga beras yang sudah semakin tidak terkontrol. Saya mengajak agar Bulog bersama Partai Buruh untuk menyelamatkan Indonesia,” tandasnya.
Selain aksi di kantor pusat Bulog, Partai Buruh juga melakukan aksi di sekitar Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi Partai Buruh untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-63. Aksi juga dilangsungkan serentak di hampir seluruh Indonesia.
Aksi yang dihadiri langsung oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh membawa isu atau tuntutan. Di antaranya cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, reformasi agrarian dan kedaulatan pangan, redistribusi tanah untuk petani 9 juta hektar, kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15 persen, wujudkan JS3H, dan turunkan harga beras dan harga sembilan bahan pokok (sembako).
(Rob/parade.id)
